BLITAR KAWENTAR, BLITARKAWENTAR.JAWAPOS.COM – Rapelan gaji pensiunan 2026 kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pensiunan ASN setelah berbagai informasi viral di media sosial menyebut pemerintah segera mencairkan dana tambahan kepada para penerima pensiun. Kabar tersebut pun memicu banyak pertanyaan menjelang pencairan hak pensiunan pada pertengahan tahun.
Di tengah ramainya isu tersebut, PT Taspen (Persero) memberikan penjelasan resmi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Rapelan gaji pensiunan 2026 disebut belum memiliki dasar hukum sehingga belum dapat dipastikan akan dibayarkan.
Taspen mengimbau para pensiunan untuk mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah maupun perusahaan agar tidak menjadi korban hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Taspen Pastikan Belum Ada Kebijakan Rapelan
Dalam penjelasannya, Taspen menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan regulasi mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan.
Baca Juga: Rapel Gaji Pensiunan 6 Bulan Cair 1 Juli 2026? Simak Fakta Sebenarnya agar Tak Salah Paham
Artinya, informasi yang beredar tentang pencairan rapelan dalam waktu dekat belum bisa dijadikan acuan resmi oleh para penerima manfaat.
Secara administratif, rapelan hanya dapat diberikan apabila terdapat kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut sehingga muncul selisih pembayaran yang harus dibayarkan kepada pensiunan.
Namun hingga kini pemerintah belum menetapkan kenaikan gaji pokok pensiunan untuk periode 2025 maupun 2026. Karena itu, belum terdapat dasar hukum yang memungkinkan perhitungan maupun pembayaran rapelan dilakukan.
Pensiunan Diminta Waspada Hoaks
Taspen juga mengingatkan agar pensiunan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar melalui media sosial, grup percakapan, maupun pesan berantai tanpa sumber yang jelas.
Seluruh informasi mengenai hak pensiun, termasuk perubahan kebijakan pembayaran, dipastikan akan diumumkan melalui saluran resmi pemerintah dan Taspen apabila memang telah ditetapkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari penyebaran informasi keliru yang dapat memicu keresahan di kalangan pensiunan.
Gaji ke-13 Tetap Berjalan
Sementara isu rapelan belum memiliki kepastian, pembayaran gaji ke-13 justru telah memiliki landasan hukum yang jelas.
Pemerintah telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pemberian gaji ke-13 kepada ASN aktif maupun pensiunan.
Taspen saat ini tinggal menunggu petunjuk teknis pelaksanaan sebelum proses penyaluran dana dilakukan ke rekening masing-masing penerima.
Sesuai pola yang berlaku selama ini, pencairan gaji ke-13 diproyeksikan berlangsung pada pertengahan tahun untuk membantu kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru.
Anggaran Disiapkan Mencapai Rp55 Triliun
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun guna mendukung pembayaran berbagai program, termasuk THR dan gaji ke-13.
Besaran anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.
Komponen gaji ke-13 yang diterima pensiunan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta komponen lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Dana tersebut akan disalurkan kepada jutaan ASN aktif, anggota TNI, Polri, hingga jutaan pensiunan di seluruh Indonesia.
Pastikan Data Rekening Tetap Aktif
Menjelang pencairan gaji ke-13, Taspen mengimbau seluruh pensiunan memastikan data administrasi dan rekening bank masih aktif.
Apabila terdapat perubahan identitas atau rekening penerima, pembaruan data sebaiknya segera dilakukan melalui mekanisme resmi agar proses pembayaran tidak mengalami kendala.
Taspen kembali menegaskan bahwa selama belum ada keputusan pemerintah mengenai kenaikan gaji, maka informasi mengenai rapelan gaji pensiunan 2026 belum dapat dibenarkan. Para pensiunan diminta tetap tenang dan selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi.
Editor : Maylanni Diana Fitri