BLITARKAWENTAR.JAWAPOS.COM - Pemerintah mulai mencairkan rapel gaji ASN 2026 beserta sejumlah hak aparatur negara dan pensiunan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp55 triliun. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan berbagai strategi pemerintah menghadapi tantangan global, mulai dari ketahanan pangan hingga energi.
Menteri Keuangan menjelaskan proses pencairan sudah dapat dilakukan bagi instansi yang telah mengajukan permohonan pembayaran. Pemerintah menyebut anggaran telah tersedia sehingga percepatan pencairan kini bergantung pada proses administrasi masing-masing instansi.
Kabar mengenai rapel gaji ASN 2026 menjadi salah satu informasi yang paling dinantikan aparatur sipil negara maupun pensiunan karena berkaitan langsung dengan hak yang telah lama ditunggu.
Rincian Pencairan Rapel ASN dan Pensiunan
Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp3 triliun untuk pensiunan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat. Dana tersebut disebut akan disalurkan kepada sebagian penerima sebagai tahap awal dari keseluruhan proses pembayaran.
Sementara itu, rapel dan gaji ke-13 pensiunan telah tersalurkan sebesar Rp4,4 triliun kepada sekitar 3,6 juta pensiunan. Pemerintah menyebut proses pembayaran telah berlangsung dan mendekati penyelesaian.
Untuk ASN pemerintah daerah, realisasi pembayaran pada tahap awal disebut mencapai sekitar Rp17,6 miliar kepada sekitar 17 ribu pegawai. Proses selanjutnya akan mengikuti kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan pencairan anggaran.
Pemerintah menegaskan bahwa dana untuk pembayaran rapel sebenarnya telah tersedia sejak lama. Faktor yang menentukan kecepatan pencairan adalah proses pengajuan serta administrasi dari masing-masing instansi.
Penjelasan Soal Pajak ASN
Selain pencairan rapel, muncul pembahasan mengenai mekanisme pajak antara ASN dan karyawan sektor swasta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan pajak penghasilan ASN ditanggung pemerintah karena aparatur sipil negara merupakan pegawai pemerintah yang gajinya bersumber dari APBN.
Berbeda dengan sektor swasta, mekanisme pajak bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang menanggung pajak pegawainya sebagai fasilitas, sementara sebagian lainnya melakukan pemotongan langsung dari gaji.
Menurut penjelasan tersebut, perbedaan mekanisme itu memiliki dasar regulasi. Pemerintah juga mengakui isu tersebut menjadi perhatian dan disebut sedang dikaji untuk perbaikan ke depan.
Prabowo Soroti Ketahanan Indonesia Menghadapi Krisis Dunia
Dalam pengarahan kepada para pejabat pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia dinilai berhasil menjaga arah pembangunan di tengah kondisi dunia yang dipenuhi konflik, perang, serta ketidakstabilan ekonomi.
Prabowo mengatakan capaian tersebut dapat diukur dan diverifikasi, termasuk target pembangunan seribu desa nelayan yang dijadwalkan selesai pada Desember 2026.
Menurutnya, dunia saat ini menghadapi tiga tantangan besar, yakni krisis pangan, energi, dan air. Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki posisi yang menguntungkan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Prabowo mencontohkan Indonesia memiliki curah hujan tinggi serta lahan pertanian yang subur sehingga dinilai mempunyai modal besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia juga menyampaikan potensi energi dari berbagai sumber daya, termasuk singkong, jagung, dan batu bara, sebagai bagian dari upaya menuju kemandirian energi.
Selat Strategis dan BBM Bersubsidi
Presiden juga menyoroti pentingnya posisi geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar.
Menurutnya, posisi tersebut menjadi salah satu keunggulan strategis Indonesia dalam rantai perdagangan dan distribusi energi kawasan Asia.
Prabowo menyebut 12 bulan ke depan sebagai periode yang penting dalam menghadapi dinamika global. Ia menyampaikan keyakinan Indonesia akan berada pada posisi yang lebih kuat setelah melewati masa tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan BBM bersubsidi tetap dipertahankan bagi sekitar 80 persen masyarakat Indonesia. Sementara masyarakat yang tergolong mampu disebut akan mengalami penyesuaian kebijakan subsidi.
Waspadai Deepfake dan Echo Chamber
Presiden juga mengingatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang dinilai dapat memunculkan ancaman berupa video manipulasi atau deepfake.
Ia menceritakan pernah melihat video yang menampilkan dirinya bernyanyi maupun berbicara dalam bahasa asing secara fasih, padahal video tersebut merupakan hasil rekayasa AI.
Menurut Prabowo, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan melalui akun palsu maupun bot media sosial.
Meski demikian, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
Biaya Haji 2026 dan Terminal Khusus Indonesia
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan rencana penurunan biaya haji tahun 2026 sekitar Rp2 juta.
Selain itu, pemerintah menargetkan masa tunggu haji dapat dipangkas menjadi maksimal 26 tahun mulai 2026.
Prabowo juga mengungkapkan Indonesia telah memiliki lahan seluas 45 hektare di Makkah yang direncanakan menjadi kawasan perkampungan haji.
Menurutnya, pemerintah juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Arab Saudi terkait rencana terminal khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Di sektor penerbangan, pemerintah tengah mengkaji kerja sama antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines untuk meningkatkan efisiensi penerbangan haji.
Evaluasi IUP hingga Tata Kelola Pemerintahan
Presiden turut menyoroti persoalan izin usaha pertambangan yang dinilai belum tertata dengan baik.
Ia memerintahkan evaluasi terhadap ratusan IUP yang statusnya tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung.
Prabowo meminta evaluasi dilakukan dalam waktu satu minggu dan hasilnya segera dilaporkan. Menurutnya, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama.
Pada bagian akhir pengarahan, Presiden menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian agar seluruh program pemerintah berjalan tanpa sekat sektoral.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa menyadari potensi besar Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, serta modal untuk menghadapi tantangan global.
Editor : Maylanni Diana Fitri