BLITAR-Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor BBM dari Singapura. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan energi pada negara tetangga yang bahkan tidak memiliki ladang minyak.
Rencana ini bukan sekadar wacana. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalihkan kuota impor BBM ke negara produsen minyak mentah, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Timur Tengah. Targetnya, impor dari Singapura yang selama ini mencapai lebih dari 50 persen total kebutuhan bisa ditekan hingga 60 persen dalam beberapa tahun ke depan.
“Singapura tidak punya minyak mentah, tapi menjual BBM ke Indonesia dengan harga yang sama dengan produsen asli. Seharusnya mereka bisa lebih murah karena jarak lebih dekat. Karena itu, kita akan alihkan impor ke negara produsen langsung,” kata Bahlil dalam sebuah forum energi di Jakarta.
Langkah ini dipandang strategis untuk memutus dominasi Singapura sebagai pemasok utama bensin Indonesia. Selama puluhan tahun, sebagian besar minyak mentah Indonesia dikirim ke Singapura untuk diolah, lalu kembali masuk sebagai produk jadi dengan harga lebih mahal. Nilai impor BBM Indonesia dari Singapura bahkan mencapai USD 11,4 miliar atau Rp184 triliun pada 2024.
Namun, pengalihan impor ini tidak lepas dari risiko. Direktur Utama Pertamina, Simon Alexius Mandiri, mengingatkan bahwa pengiriman minyak dari Amerika membutuhkan waktu hingga 40 hari. Bandingkan dengan pengiriman dari Singapura yang hanya beberapa hari saja. “Risikonya ada pada rantai pasok. Dengan waktu pengiriman lebih lama, ketersediaan BBM dalam negeri bisa terganggu,” ujarnya.
Selain waktu, biaya logistik juga dikhawatirkan membengkak. Minyak dari Amerika Serikat maupun Timur Tengah harus menempuh perjalanan laut jauh lebih panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, beban tambahan ini berpotensi mempengaruhi harga BBM dalam negeri.
Meski begitu, rencana pemerintah mendapat dukungan dari sejumlah pengamat. Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, menilai pengalihan impor penting untuk menekan dominasi mafia migas. “Selama ini kontrak impor dari Singapura dikuasai segelintir pihak. Dengan membuka keran impor ke negara produsen langsung, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat,” katanya.
Namun Fahmi juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru. Kilang minyak dalam negeri, misalnya, harus dipastikan mampu mengolah minyak dengan spesifikasi yang berbeda dari Amerika atau Timur Tengah. Jika tidak, bahan baku impor bisa menumpuk tanpa bisa dimanfaatkan maksimal.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga strategi geopolitik. Negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat beberapa tahun terakhir menuntut Indonesia meningkatkan impor komoditas unggulan, termasuk energi. Dengan memperbesar impor BBM dan LPG dari Amerika, Indonesia berharap bisa mendapatkan keuntungan politik sekaligus menghindari tarif dagang lebih tinggi.
Dalam jangka panjang, solusi paling ideal tetap ada pada pembangunan kilang baru di Indonesia. Selama kapasitas kilang hanya 1,1 juta barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel, impor akan selalu menjadi kebutuhan. Karena itu, proyek pembangunan kilang yang sempat tertunda dinilai harus dipercepat.
Rencana stop impor BBM dari Singapura dan alihkan ke Amerika serta Timur Tengah menjadi ujian besar bagi ketahanan energi Indonesia. Jika berhasil, Indonesia bisa keluar dari jerat paradoks “kaya minyak tapi tetap impor bensin.” Namun jika gagal dikelola, masyarakat justru bisa menghadapi ancaman kelangkaan dan kenaikan harga BBM.
Editor : Anggi Septian A.P.