BLITAR-Isu mafia migas kembali mencuat setelah pemerintah mengumumkan rencana mengurangi impor BBM dari Singapura. Selama ini, negara kecil tanpa ladang minyak itu justru menjadi pemasok utama bahan bakar untuk Indonesia. Kondisi paradoks ini memunculkan dugaan adanya permainan mafia migas yang menguasai jalur impor.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyebut Singapura hanya menjadi perantara dalam perdagangan minyak. “Singapura tidak punya ladang minyak, tapi menjual BBM ke kita dengan harga sama seperti produsen asli. Ini berarti ada pihak yang bermain di antara kita dan sumber minyak,” ujarnya.
Pernyataan Bahlil memperkuat dugaan adanya kelompok mafia migas yang mengatur aliran impor BBM ke Indonesia. Mereka memanfaatkan posisi Singapura sebagai hub perdagangan minyak dunia untuk mengambil keuntungan besar. Akibatnya, harga yang dibayar Indonesia lebih mahal dibanding jika membeli langsung dari negara produsen seperti Arab Saudi atau Amerika Serikat.
Direktur Eksekutif Energy Watch, M. Hafidz, menilai praktik mafia migas sudah lama menjadi masalah laten di sektor energi nasional. “Skema perantara melalui Singapura membuat biaya impor membengkak. Keuntungannya masuk ke kantong segelintir orang, sementara rakyat harus menanggung harga BBM tinggi,” katanya.
Selama ini, impor BBM dari Singapura dianggap praktis karena jaraknya dekat dan waktu pengiriman lebih singkat. Namun, jika dikaji lebih dalam, harga yang ditetapkan tidak selalu kompetitif. Indonesia kerap dipaksa membayar harga sama dengan negara produsen, meskipun Singapura sebenarnya hanya mengolah dan mendistribusikan ulang minyak yang dibeli dari negara lain.
Selain merugikan secara ekonomi, skema mafia migas juga dianggap menghambat kemandirian energi nasional. Ketergantungan impor melalui jalur yang dikuasai kelompok tertentu membuat Indonesia sulit lepas dari jeratan mereka. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah berencana mengalihkan impor langsung ke negara produsen.
Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Pri Agung, menyebut langkah pemerintah ini berpotensi mengurangi dominasi mafia migas. “Jika kita impor langsung dari sumbernya, ruang gerak mafia otomatis menyempit. Tapi pemerintah harus serius dan transparan dalam menjalankan kebijakan ini agar tidak hanya wacana,” ujarnya.
Kecurigaan adanya mafia migas sebenarnya bukan isu baru. Beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga pernah menyinggung tentang mafia migas yang merugikan negara triliunan rupiah. Namun hingga kini, keberadaan mereka masih sulit disentuh hukum karena jaringan yang kuat dan tersebar di berbagai level.
Dampak paling nyata dari skema mafia migas adalah mahalnya harga BBM dan potensi kelangkaan. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus membeli bensin dengan harga tinggi. Padahal Indonesia memiliki cadangan minyak besar dan kapasitas kilang yang bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah didorong mempercepat pembangunan kilang nasional dan memperbaiki tata kelola impor. Dengan kapasitas kilang yang lebih besar, ketergantungan pada impor bisa berkurang. Transparansi dalam kontrak pembelian minyak juga perlu ditingkatkan agar mafia migas tidak lagi leluasa bermain.
Isu mafia migas yang membayangi impor BBM dari Singapura menjadi alarm bagi pemerintah. Tanpa perombakan besar di sektor energi, Indonesia akan terus terjebak dalam skema yang merugikan. Langkah berani mengimpor langsung dari negara produsen bisa menjadi awal, namun pengawasan ketat dan transparansi mutlak diperlukan.
Editor : Anggi Septian A.P.