BLITAR – Presiden Prabowo Subianto boleh saja berbangga dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka kemiskinan nasional menurun menjadi 23,85 juta jiwa (8,47%) per Maret 2025.
Ini diklaim sebagai level terendah dalam sejarah. Namun, mengutip dari hasil diskusi Kompas Bisnis, justru ditemukan fakta lain yang patut diwaspadai.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan justru mengalami kenaikan.
Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk miskin di kota naik dari 11,05 juta jiwa pada September 2024 menjadi 11,27 juta jiwa per Maret 2025.
Ini mungkin tampak kecil secara persentase, tetapi menunjukkan tren yang berbahaya, mengingat tekanan hidup di kota jauh lebih tinggi dibandingkan di desa.
Lonjakan setengah pengangguran di kota menjadi penyumbang utama. Sebanyak 460.000 orang masuk kategori ini, yaitu mereka yang bekerja di bawah 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan tambahan.
Ditambah lagi, pengangguran laki-laki meningkat jadi 6,06%, menjadi ancaman serius karena mayoritas keluarga di Indonesia masih bergantung pada penghasilan laki-laki sebagai pencari nafkah utama.
Banyak warga kota terjebak dalam kondisi working poverty, yaitu tetap bekerja tapi tidak cukup untuk hidup layak.
Fenomena ini membuktikan adanya “api dalam sekam” di balik angka statistik nasional yang terlihat menggembirakan.
Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Wahyu Azka, menyebut tren ini sebagai bentuk statistical mirage.
Negara terlalu fokus pada angka kuantitatif tetapi gagal memotret kualitas hidup nyata masyarakat.
“Kalau kemiskinan kota tidak ditangani, mereka yang saat ini hanya rawan miskin akan jatuh makin dalam,” jelas Media.
Ia mengingatkan bahwa bantuan sosial dan program pemerintah masih belum menyasar pekerja informal urban seperti ojek online, pedagang kaki lima, hingga penghuni rusun kota.
Dengan migrasi dari desa ke kota yang masih tinggi, dan biaya hidup kota yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, kemiskinan di perkotaan bisa meledak sewaktu-waktu.
Pemerintah dinilai perlu lebih jujur dan realistis membaca data, serta mulai menyusun kebijakan yang berbasis pada realitas lapangan, bukan sekadar data di meja.
Editor : M. Subchan Abdullah