BLITAR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Target ini ia sampaikan usai menghadiri rapat kerja dengan DPR pada Rabu, 10 September 2025.
Purbaya optimistis strategi fiskal dan moneter yang ia jalankan dapat mendorong ekonomi lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 5 persen pada era Presiden Joko Widodo. “Kalau kita gabungkan stimulus fiskal yang tepat dengan kelonggaran moneter, maka pertumbuhan bisa di atas 6 persen tanpa memicu inflasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelajaran dari krisis 1998 dan perlambatan ekonomi 2024 membuat pemerintah memiliki ruang untuk mendorong perekonomian tanpa menimbulkan gejolak harga. Menurut Purbaya, inflasi hanya akan terjadi jika pertumbuhan melebihi kapasitas potensial, yakni di atas 6,5 persen.
Langkah pertama yang diambil Kementerian Keuangan adalah memompa likuiditas ke sistem perbankan. Sebanyak Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya terparkir di Bank Indonesia dipindahkan ke bank-bank Himbara agar dapat disalurkan dalam bentuk kredit. “Saya sudah lapor ke Presiden, dan penempatan dana ini sedang berjalan. Tujuannya agar bank punya cukup uang untuk disalurkan ke sektor riil,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah akan mempercepat serapan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga. Purbaya menilai keterlambatan belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab ekonomi melambat pada 2024. “Kalau uang hanya mengendap di Bank Indonesia, dosanya dua. Ekonomi tidak jalan, dan sistem keuangan menjadi kering,” tegasnya.
Ia berjanji akan memonitor realisasi anggaran secara ketat. Bahkan, Purbaya berencana menggelar konferensi pers bulanan untuk memaparkan capaian serapan belanja kepada publik. “Kalau ada unit yang serapannya rendah, mereka harus jelaskan di depan media. Ini supaya semua pihak bekerja lebih cepat,” katanya.
Selain mendorong belanja pemerintah, Purbaya juga akan membuka hambatan investasi yang menghalangi masuknya modal. Ia menyinggung pengalamannya di pemerintahan sebelumnya yang berhasil memecahkan ratusan kasus bottleneck investasi senilai ratusan triliun rupiah. “Saya kira saya sudah tahu di mana hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau perlu, saya bentuk tim khusus di Kementerian Keuangan untuk menangani ini,” ujarnya.
Purbaya menyebut, pertumbuhan 6 persen bukanlah angka yang mustahil. Ia membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu mendorong pertumbuhan rata-rata 6 persen meski tanpa belanja infrastruktur masif. “Zaman SBY, uang beredar tumbuh 17 persen, kredit 22 persen, sehingga ekonomi bergerak. Zaman Jokowi hanya tumbuh 7 persen, bahkan sempat nol di dua tahun terakhir sebelum krisis,” jelasnya.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif dan moneter yang lebih longgar, ia yakin sektor swasta dapat kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah tidak mungkin mengontrol semua agen ekonomi. Tugas kami menciptakan kondisi agar mereka mau dan mampu berinvestasi. Kalau mesin fiskal dan moneter sama-sama hidup, ekonomi pasti bergerak lebih cepat,” kata Purbaya.
Ia juga menegaskan, meski RAPBN 2025 masih dibahas dengan DPR, arah kebijakan sudah jelas akan pro-pertumbuhan. “Tidak ada pemotongan belanja, justru kita pacu supaya uang yang dipungut dari pajak bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk kegiatan produktif,” pungkasnya.
Target ambisius ini diperkirakan akan memicu perdebatan publik. Sebagian kalangan menilai angka 6 persen terlalu optimistis, namun Purbaya percaya bahwa pengalaman krisis masa lalu menjadi bekal untuk menghindari kesalahan kebijakan yang bisa memperlambat ekonomi.
Editor : Anggi Septian A.P.