Purbaya: Menteri Keuangan Berlatar Belakang Teknik yang Guncang Tradisi dengan Kebijakan 200 Triliun
Rahma Nur Anisa• Selasa, 7 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Purbaya, lulusan ITB yang menggantikan Sri Mulyani, langsung menggebrak keuangan Indonesia
BLITAR KAWENTAR - Penunjukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati mengejutkan banyak pihak. Berbeda dengan pendahulunya yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat, Purbaya justru merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan latar belakang teknik.
Keputusan ini mendobrak tradisi di mana posisi Menteri Keuangan biasanya diisi oleh ekonom profesional. Sri Mulyani sendiri dikenal sebagai salah satu menteri keuangan terlama dalam sejarah Indonesia dengan reputasi yang sangat solid di sektor keuangan.
Hari pertama Purbaya menjabat sudah diwarnai kontroversi. Pernyataannya yang dianggap kurang tepat memicu protes publik. Keesokan harinya, dia mengakui telah salah berbicara. Akun Instagram anaknya juga sempat menjadi sorotan publik. Bahkan, belum genap seminggu menjabat, sudah ada demonstrasi yang menuntut penggantianya.
Meski diterpa kontroversi, Purbaya tidak surut. Dia segera mengambil keputusan besar dengan memindahkan dana kas negara sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank pelat merah. Keputusan ini didasarkan pada pengamatannya bahwa dana kas negara yang menganggur di Bank Indonesia sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dana tersebut, yang bukan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) seperti yang diberitakan awalnya, dialokasikan ke Bank Mandiri (55 triliun), BNI (55 triliun), BRI (55 triliun), BTN (25 triliun), dan BSI (10 triliun).
"Daripada dana ini menganggur, lebih baik dipindahkan ke bank Himbara untuk menggerakkan ekonomi," ungkap Purbaya menjelaskan alasannya.
Purbaya menggunakan mekanisme deposit on call untuk penempatan dana tersebut. Berbeda dengan tabungan biasa yang bisa ditarik kapan saja tanpa perkembangan nilai, atau deposito yang memberikan keuntungan tinggi namun memiliki jatuh tempo tetap, deposit on call menawarkan keseimbangan di antara keduanya.
Mekanisme ini memberikan keuntungan lebih besar daripada tabungan biasa, sekaligus fleksibilitas yang lebih tinggi dibanding deposito karena dana bisa ditarik dengan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya.
Keunggulan lain dari kebijakan Purbaya adalah tidak melakukan pencetakan uang baru seperti dalam quantitative easing. Ini mengurangi risiko inflasi karena hanya memindahkan dana yang sudah ada dari sektor yang tidak produktif ke sektor yang lebih produktif.
Purbaya memberikan syarat tegas kepada bank-bank penerima dana: uang tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli surat utang, melainkan harus disalurkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan sektor produktif.
Harapannya, dengan likuiditas yang terjamin dari pemerintah, prioritas bank bukan lagi mencari nasabah deposito dengan bunga tinggi, melainkan mencari pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan bunga rendah. Ini akan mendorong pertumbuhan usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
"Bank bisa memberikan bunga rendah dan kelonggaran karena injeksi dari pemerintah ini," jelas Purbaya mengenai tujuan kebijakannya.
Kebijakan Purbaya menuai reaksi beragam. Pengacara Hotman Paris Hutapea menjadi salah satu kritikus vokal karena bunga depositonya turun. Namun Purbaya justru mengonfirmasi bahwa itu memang tujuannya.
Dari sisi konsep makroekonomi, para ahli menilai gagasan Purbaya cukup baik. Namun ada kekhawatiran tentang pengawasan penyaluran dana. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa bank bisa meraup keuntungan besar sementara masyarakat tidak merasakan manfaat signifikan.
Risiko lain adalah pelarian dana nasabah besar ke instrumen investasi lain seperti bank luar negeri, emas, atau mata uang kripto karena bunga deposito yang turun.
Purbaya, Menteri Keuangan berlatar belakang teknik, mengambil langkah yang tidak konvensional dengan memindahkan dana 200 triliun rupiah ke bank pelat merah. Meski menuai kontroversi dan protes, konsep kebijakannya dinilai solid secara makroekonomi. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada pengawasan ketat terhadap penyaluran kredit perbankan agar tepat sasaran kepada sektor produktif, bukan hanya memperkaya perbankan. (*)