Bahaya Inflasi: Ketika Mencetak Uang Justru Bikin Rakyat Miskin
Rahma Nur Anisa• Rabu, 8 Oktober 2025 | 05:00 WIB
Solusi alternatif dengan mencetak uang ternyata jauh lebih berbahaya bagi perekonomian rakyat.
BLITAR KAWENTAR - Pemerintah sering menghadapi dilema ketika membutuhkan dana untuk berbagai keperluan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga belanja rutin. Di satu sisi, menaikkan pajak akan membebani rakyat yang kondisi ekonominya pas-pasan. Di sisi lain, pencetakan uang tampak seperti solusi praktis yang tidak merugikan siapa pun.
Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pencetakan uang tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi riil justru menciptakan masalah baru yang lebih kompleks yaitu inflasi.
Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Fenomena ini terjadi ketika jumlah uang beredar meningkat sementara jumlah barang dan jasa yang tersedia tetap atau bahkan berkurang.
Ilustrasi sederhana dapat menggambarkan mekanisme ini. Bayangkan dalam suatu perekonomian terdapat lima porsi mi ayam dengan total uang beredar Rp50.000. Harga per porsi adalah Rp10.000. Ketika pemerintah mencetak uang tambahan Rp50.000, total uang beredar menjadi Rp100.000, tetapi jumlah mi ayam tetap lima porsi.
Akibatnya, harga mi ayam per porsi naik menjadi Rp20.000. Pemilik uang yang semula bisa membeli lima porsi dengan Rp50.000, kini hanya bisa membeli 2,5 porsi dengan uang yang sama. Daya beli menurun drastis.
Inflasi akibat pencetakan uang berlebihan paling merugikan masyarakat berpenghasilan tetap dan kelompok berpendapatan rendah. Ketika harga barang naik tetapi pendapatan tidak bertambah, standar hidup mereka turun secara otomatis.
Masyarakat yang memiliki tabungan juga mengalami kerugian nyata. Nilai tabungan mereka tergerus inflasi. Uang Rp10 juta yang semula bisa digunakan membeli motor, setelah inflasi tinggi mungkin hanya cukup untuk membeli sepeda.
Sejarah mencatat beberapa negara yang mengalami hiperinflasi akibat mencetak uang secara membabi buta. Zimbabwe pada tahun 2008 mengalami inflasi hingga 79,6 miliar persen per bulan. Venezuela dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami krisis serupa. Rakyat kedua negara tersebut kesulitan membeli kebutuhan pokok meski membawa tumpukan uang.
Alih-alih mencetak uang, pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi. Kebijakan yang mendorong investasi, memperbaiki iklim usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun infrastruktur yang efisien akan meningkatkan produksi barang dan jasa.
Ketika produksi meningkat, pendapatan negara dari pajak juga akan naik secara alami tanpa harus menaikkan tarif. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang sejati dan berkelanjutan.
Bank sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter yang hati-hati dan terukur dapat menjaga stabilitas nilai uang. Pencetakan uang tetap dilakukan, tetapi harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi riil.
Pemahaman masyarakat tentang mekanisme ini penting agar tidak terjebak pada solusi populis yang terdengar mudah namun berbahaya. Stabilitas ekonomi memerlukan kebijakan yang komprehensif, bukan sekadar jalan pintas yang justru menciptakan bencana ekonomi. (*)
