BLITAR KAWENTAR - Di balik retorika efisiensi anggaran, rezim Prabowo-Gibran justru mengalirkan triliunan rupiah untuk kepentingan oligarki melalui instrumen Danantara, Patriot Bond Rp51,7 triliun, dan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. "Dirty Vote II" membongkar bagaimana ongkos politik ini mengalir dari level grassroot (desa) hingga global (China dan AS), menciptakan kapitalisme terpimpin yang hanya menguntungkan segelintir konglomerat, bukan rakyat. Ekonom Bima Yudistira menyebut ini sebagai "lingkaran setan antara kekuasaan, uang, dan elit politik."
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dibentuk secara top-down di 81.500 dari 83.700 desa dalam kurang dari setahun bertentangan dengan prinsip koperasi yang sukarela dan bottom-up. Studi Celios mengungkap 65% responden percaya tata kelola Kopdes rentan korupsi, mirip kasus dana desa yang menjadi sektor korupsi terbesar (data KPK 2022).
Kopdes mengkanibal UMKM lokal (pengecer LPG, pupuk) dan menggerus otonomi desa karena dana desa dijadikan jaminan pinjaman Rp200 triliun dari Bank Himbara. Padahal bank BUMN sudah punya dana menganggur Rp180 triliun menunjukkan injeksi Rp200 triliun adalah proyek politik, bukan ekonomi.
Pergantian Menteri Koperasi dari Budi Arie (relawan Jokowi) ke Feri Juliantono (kader Gerindra) memastikan kontrol penuh Prabowo. Dengan 100 anggota per koperasi (8 juta total), Kopdes berpotensi mengonversi 34-46 kursi DPR 2029. Survei Celios menunjukkan 35% perangkat desa percaya Kopdes adalah syarat politik pemaksaan serupa gentong babi yang melibatkan 80.000 desa pada Pilpres 2024.
Prabowo bahkan menjanjikan penghapusan piutang macet UMKM sebagai "pengampunan" elektoral, mengulangi pola bansos menjelang pemilu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beranggaran Rp71 triliun (2025) dan Rp335 triliun (2026) dikuasai militer 452 dapur dikelola Kodam, melibatkan yayasan TNI (Adi Upaya, Kartika Ekapaksi, Bumi AL) dan Polri (Bhayangkari). Kementerian Pertahanan mengelola MBG aneh karena sasaran adalah siswa SD-SMA, ibu hamil, dan balita yang seharusnya menjadi domain Kemendikbud atau Kemenkes.
Baca Juga: BLT Rp300 Ribu Cair Hari Ini: Begini Cara Cek Penerima di checkbansos.kemensos.go.id
PPATK mengeluarkan Surat Edaran No. 7/2025 yang mengecualikan 15 yayasan dari pemeriksaan transaksi mencurigakan, termasuk:
- Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR): Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, secara eksplisit disebut "sayap Gerindra" dalam anggaran dasarnya.
- Yayasan Adi Upaya (TNI AU): Mengelola agrobisnis sawit, alat kesehatan, farmasi.
- Yayasan Bhayangkari: Istri-istri polisi, Ketua Pembina dekat Kapolri Listyo Sigit.
Keterlibatan yayasan militer ini menciptakan konflik kepentingan: mereka mengamankan proyek sendiri sambil menerima dana APBN tanpa pengawasan PPATK. MBG juga menuai masalah keracunan, nilai gizi tidak sesuai, bahkan tanpa Perpres tata kelola hingga saat ini.
Danantara (dana abadi negara mirip Temasek Singapura atau Khazanah Malaysia) dipimpin elite dekat Prabowo Jokowi (Dewan Penasehat), Roslan Roslani, Pandu Sjahrir, Erick Thohir (tim sukses Pilpres 2024). Danantara meluncurkan Patriot Bond Rp51,7 triliun (target Rp50 triliun) dengan bunga 2%, jauh di bawah SBN 6,2%.
Baca Juga: Fakta di Balik Mitos “Micin Bikin Bodoh
Konglomerat pembeli kehilangan potensi bunga 4,2% per tahun disebut "patriotik." Namun film menunjukkan ini bukan kerelaan murni, tetapi:
- Loyalitas politik: Dianggap mendukung program Prabowo.
- Asuransi politik: Melindungi bisnis dari kriminalisasi atau pencabutan izin.
Pembeli utama adalah oligarki ekstraktif:
- Antoni Salim (Rp3 triliun): Pengusaha gandum, diuntungkan negosiasi tarif 0% impor gandum AS.
- Prayogo Pangestu: Tambang batu bara, mendukung gasifikasi batu bara Muara Enim.
- Sinarmas, Hartono Bersaudara: Properti dan ritel.
Danantara mendanai proyek Belt and Road Initiative China:
- Morowali (smelter nikel Rp38,4 triliun).
- Gasifikasi batu bara Muara Enim: Proyek "tidak laku" dioper ke Danantara.
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Butuh 170 tahun pengembalian utang, membebani BUMN Kereta Api (Menkeu Sri Mulyani menolak subsidi APBN).
Investasi China di Indonesia Rp61,7 miliar dolar (2024), dua kali lipat Vietnam, terbesar di ASEAN. Nilai Belt and Road Initiative China jauh melampaui ADB (Jepang-Korsel) dan IBRD (Bank Dunia), membuktikan ketergantungan pada Beijing.
Namun Prabowo bermain dua kaki: bergabung BRICS (anti-hegemoni Barat) sambil melobi Trump untuk tarif preferensial. Negosiasi dengan AS menghasilkan:
- Akses penuh (full access) bagi AS ke sumber daya Indonesia (tembaga, nikel).
- Tarif 19% untuk Indonesia, 0% untuk AS (pernyataan Trump: "I think it's a good deal for both").
- Impor gandum 0% (menguntungkan Antoni Salim).
- Impor LPG/BBM lebih banyak (pintu masuk mafia migas, sektor dengan rente ekonomi tertinggi).
Kedekatan dengan Xi Jinping, Putin, dan Trump bukan soal ideologi, tetapi kenyamanan dengan "klub otokrat" yang melindungi kekuasaan anti-demokrasi. Prabowo mengorbankan politik luar negeri bebas-aktif demi kepentingan bisnis elit.
Baca Juga: BSU 2025 Mulai Cair: 2,4 Juta Pekerja Sudah Terima Dana Rp600 Ribu, Sisanya Menyusul
Hilirisasi nikel, tembaga, bauksit menghasilkan investasi Rp245,2 triliun (Januari-Desember 2024). Namun ini menimbulkan kerusakan lingkungan masif di Morowali, Weda Bay, Obi, dan Maluku Utara tempat-tempat yang "dijaga" TNI sebagai "objek vital nasional" (Undang-Undang TNI).
Purnawirawan jenderal menduduki komisaris Antam, Toba Bara Sejahtera menciptakan pengamanan bisnis melalui komando militer yang tersisa. Kasus tambang ilegal Prabowo menyebut 1.063 tambang ilegal merugikan Rp300 triliun, menyalahkan "jenderal TNI atau Polri atau mantan jenderal" ironis karena sistem dia sendiri yang membiarkan.
Sektor migas tutupnya SPBU swasta karena impor dialihkan ke Pertamina (satu pintu), membuka peluang mafia migas. Pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) 10,3 GW saat produksi LNG turun memaksa impor besar-besaran rente ekonomi besar untuk oknum.
Baca Juga: Otak Mageran: Riset Ungkap Alasan Kita Gagal Konsisten
Ongkos politik rezim Prabowo-Gibran adalah ekstraksi sistematis sumber daya negara untuk oligarki, dari Rp335 triliun MBG (dikelola militer tanpa Perpres) hingga Rp51,7 triliun Patriot Bond (asuransi politik konglomerat). Kopdes Merah Putih mengonversi 8 juta warga desa menjadi mesin elektoral, sementara Belt and Road Initiative China dan negosiasi timpang dengan AS menggadaikan kedaulatan ekonomi.
Seperti ditulis Prabowo sendiri (buku "Paradoks Indonesia"), ia mengagumi kapitalisme terpimpin China tapi tanpa transparansi dan akuntabilitas, ini hanya memperkaya segelintir orang. Film menegaskan oligarki adalah pemenang sejati dari lingkaran setan otot, otak, dan ongkos. Rakyat hanya jadi penonton dalam permainan yang hasilnya sudah ditentukan. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah