BLITAR KAWENTAR – Program pelatihan usaha yang selama ini digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Asosiasi Usaha Makanan dan Minuman (AUM) Kota Blitar mendorong pemkot untuk merumuskan kembali mekanisme dan formula pelatihan agar lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
Ketua AUM Kota Blitar, Asna Rosida, menilai pelatihan yang dilaksanakan sejauh ini masih cenderung bersifat rutinitas. Meski secara materi pelatihan sudah cukup baik, dampak lanjutannya belum terlihat signifikan bagi peserta.
“Materinya sebenarnya sudah bagus. Tapi setelah pelatihan itu selesai, tidak ada kelanjutannya. Apakah ilmu itu benar-benar diterapkan atau tidak, tidak pernah dimonitor,” ujarnya.
Menurut Asna, pelatihan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Yang lebih penting justru bagaimana pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas usaha peserta dan berdampak langsung pada perekonomian warga.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya pendampingan dan monitoring berkelanjutan setelah pelatihan diberikan.
“Harus ada pendampingan serius. Jangan dilepas begitu saja. Kalau dilepas, eman-eman betul. Ilmu yang sudah diberikan bisa saja tidak dipraktikkan,” tegasnya.
Selain itu, Asna juga menyoroti persoalan ketepatan sasaran peserta pelatihan.
Selama ini, menurut dia, peserta pelatihan kerap ditentukan berdasarkan undangan, bukan kebutuhan riil. Akibatnya tidak semua peserta benar-benar membutuhkan atau memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
“Ada yang ikut karena undangan. Bukan karena mereka butuh atau ingin mengembangkan usaha. Kalau seperti itu, pelatihannya terkesan memaksa dan akhirnya tidak efektif,” ungkapnya.
AUM menilai ke depan pemkot perlu memiliki basis data (database) yang jelas terkait sasaran pelatihan. Baik itu pelaku usaha pemula maupun UMKM yang ingin naik kelas.
Dengan data tersebut, pelatihan dapat disusun secara berjenjang sesuai kebutuhan peserta, mulai dari dasar hingga lanjutan.
“Pelatihan harus berjenjang dan sesuai kebutuhan. Pemkot kudu punya database sasaran. Siapa yang pemula, siapa yang ingin berkembang. Jangan disamaratakan,” katanya.
Lebih jauh, Asna mendorong adanya regulasi atau formula khusus yang mengatur pelaksanaan pelatihan usaha agar berkelanjutan.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelatihan tidak hanya berhenti pada satu kegiatan, tetapi memiliki kesinambungan dan arah yang jelas.
“Kalau perlu, ada regulasi yang mengatur pelatihan secara berkelanjutan. Libatkan asosiasi UMKM, karena kami yang lebih tahu kondisi pelaku usaha di lapangan,” pungkasnya. (sub/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah