BLITAR KAWENTAR - Program hilirisasi ayam yang digulirkan pemerintah pusat mulai memantik kekhawatiran di kalangan peternak Kabupaten Blitar.
Mayoritas peternak ayam yang merupakan peternak kecil dinilai berpotensi terdampak jika program tersebut tidak dikaji secara komprehensif.
Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar, Andy Mulya, mengakui telah menerima berbagai keluhan dari peternak terkait rencana hilirisasi tersebut.
“Ya, hilirisasi ayam ini kan program pemerintah pusat. Kami juga sudah mendengar keluhan dari teman-teman peternak. Problem di lapangan, peternak kita di Kabupaten Blitar ini mayoritas peternak kecil,” ujarnya.
Andy melanjutkan, konsep hilirisasi yang digagas memiliki skala kapasitas besar dan berbasis efisiensi tinggi.
Dengan model peternakan modern dan terintegrasi, biaya produksi dinilai lebih efisien dibandingkan pola peternakan rakyat yang masih konvensional.
Sementara program hilirisasi ini kapasitasnya luar biasa besar. Otomatis dari sisi efisiensi peternakannya lebih unggul sehingga hal ini yang kemudian menjadi kekhawatiran.
Andy menambahkan bahwa fasilitas hilirisasi dibangun di banyak wilayah yang selama ini menjadi pasar utama telur dan produk ayam dari Kabupaten Blitar.
Maka dari itu, potensi penurunan permintaan sangat mungkin terjadi. “Kalau dibangun di wilayah yang notabene selama ini pasokan telurnya banyak dari Kabupaten Blitar, otomatis bisa berpotensi mengurangi demand dari konsumen.
Bisa jadi peternak kita kalah efisien, kalah dekat dengan konsumen. Itu yang membuat resah,” tegasnya.
Sebagai daerah dengan jumlah peternak rakyat terbesar, Kabupaten Blitar memiliki posisi strategis dalam produksi telur nasional.
Bahkan dibandingkan kota tetangga, jumlah peternak rakyat di Kabupaten Blitar lebih banyak.
Sayangnya, proyek hilirisasi ini justru dibangun di Malang yang jumlah peternaknya lebih kecil.
Meski demikian, sebagai pemerintah daerah, disnakkan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi atau menolak kebijakan pusat.
Karena ini program pusat, pemerintah daerah tidak bisa memberi instruksi atau melarang. Harapannya hanya satu, agar benar-benar dipikirkan dan dikaji matang oleh pemerintah pusat supaya tidak berdampak negatif bagi peternak rakyat.
Salah satu alasan kuat pemerintah pusat menggulirkan hilirisasi adalah untuk mendukung pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kebutuhan pangan skala besar.
Namun, keberlanjutan program tersebut juga masih menjadi tanda tanya. “Kami sendiri belum tahu apakah program itu nanti berkesinambungan atau tidak. Jadi, kami masih wait and see,” imbuhnya.
Sambil menunggu perkembangan kebijakan, disnakkan mendorong peternak lokal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Salah satu langkah yang disarankan adalah mendorong peternak kecil bersatu membangun sistem budi daya yang lebih intensif.
“Kami arahkan peternak kecil kalau bisa bersatu, bareng-bareng membuat peternakan yang lebih intensif. Bagaimana modelnya bisa mengimbangi sistem high tech,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Satria Wira Yudha Pratama