BLITAR KAWENTAR - Pemandangan menarik terlihat di berbagai sudut Kota Blitar selama Ramadan 1447 H.
Tak sedikit pelaku UMKM musiman dari kalangan non-Muslim yang ikut menjajakan menu takjil, bersanding dengan pedagang Muslim lainnya. Fenomena "War Takjil" ini pun melahirkan istilah baru dalam studi sosial: Toleransi Berbasis Kuliner.
Dosen Sosiologi UNISBA Blitar, Dimas Putra Wijaya, menyebutkan bahwa keterlibatan aktif warga non-Muslim, baik sebagai penjual maupun pembeli, merupakan bentuk redistribusi ekonomi yang inklusif.
Di sini, perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi penghalang dalam partisipasi ekonomi masyarakat.
"Interaksi jual beli takjil ini menciptakan kontak sosial yang intensif dan menumbuhkan kepercayaan antar-komunitas. Dalam teori kontak sosial, interaksi rutin dalam suasana non-konfliktual seperti ini sangat efektif untuk mengurangi prasangka antarumat beragama," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa keterlibatan non-Muslim tidak akan mengaburkan batas ritual agama. Hal ini karena inti ibadah seperti puasa dan tarawih tetap bersifat eksklusif secara teologis.
Namun, atmosfer sosialnya telah bergeser menjadi ruang milik bersama. Dimas menyebutnya sebagai "diferensiasi yang sehat", di mana ritual tetap sakral, namun ruang publik menjadi inklusif.
Namun, Dimas juga memberikan catatan kritis terkait tantangan ke depan. Ia memperingatkan risiko "festivalisme pasar", di mana Ramadan bisa saja direduksi menjadi sekadar momentum konsumsi jika tidak dikelola dengan bijak.
"Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan agar makna 'War Takjil' tetap pada esensi integrasi sosial, bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomi atau komersialisasi berlebihan," tuturnya.
Pesan penting bagi pemerintah adalah bahwa integrasi sosial tidak selalu harus dibangun lewat jalur formal.
"Negara bisa belajar bahwa harmoni bisa tercipta lewat ruang publik yang inklusif, seperti pasar Ramadan atau bazar komunal. Itulah cara masyarakat akar rumput merawat toleransi secara natural," pungkas Dimas.(sub/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah