BLITAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar mencatatkan tren positif hingga penutupan semester I atau triwulan II tahun 2026. Menerjang ketidakpastian ekonomi global, realisasi belanja APBN di kawasan Blitar Raya dan Kabupaten Tulungagung sukses menembus angka Rp 2,81 triliun atau mencapai 53,91 persen dari total pagu anggaran.
Di sisi lain, perolehan pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 juga menunjukkan performa yang tangguh dengan torehan sebesar Rp 1,16 triliun. Capaian ini menjadi modal krusial pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat jaring pengaman sosial.
Plt. Kepala KPPN Blitar, Iwan Handoko menegaskan bahwa APBN terus bekerja ekstra keras sebagai pilar stabilitas dan mesin penggerak roda perekonomian di tingkat lokal.
"KPPN Blitar berkomitmen penuh mengawal penyaluran dana APBN secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Kami memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di Blitar Raya dan Tulungagung," ujar Iwan Handoko saat menggelar konferensi pers kinerja APBN di Blitar, Rabu (22/7).
Baca Juga: APBN 2027 Jadi “Alat Perjuangan Bangsa”, Prabowo Subianto Tegaskan Arah Ekonomi Baru di KEM PPKF 2027
Iwan membeberkan, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1,16 triliun tersebut ditopang oleh dua pilar utama, yakni Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 980,32 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 184,46 miliar.
Sektor cukai menjadi penyumbang terbesar dalam komposition penerimaan perpajakan dengan setoran mencapai Rp 449,67 miliar. Angka ini disusul oleh perolehan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 235,86 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 136,01 miliar, Pajak Lainnya Rp 158,14 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 0,59 miliar, serta Bea Masuk sebesar Rp 42,6 juta.
Sementara itu, untuk pos PNBP berhasil dihimpun melalui PNBP Lainnya sebesar Rp 72,42 miliar serta pendapatan dari satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang menyumbang Rp 112,05 miliar.
"Penerimaan yang solid ini langsung ditransformasikan kembali ke masyarakat melalui alokasi belanja negara yang responsif untuk menstimulasi perekonomian daerah," terangnya secara taktis.
Baca Juga: Serapan APBN di Blitar-Tulungagung Capai Rp 2,35 Triliun, Dana Desa Tembus 84 Persen
Dari total realisasi belanja negara sebesar Rp 2,81 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan serapan mencapai Rp 2,23 triliun atau 56,96 persen dari pagu anggaran.
Rincian penyaluran TKDD mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,59 triliun, Dana Transfer Khusus Rp 434,39 miliar, Dana Desa sebesar Rp 156,65 miliar (mencapai 95,84 persen dari pagu), serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 49,33 miliar.
Adapun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terserap sebesar Rp 585,88 miliar (44,78 persen). Komposisi BPP ini meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 376,78 miliar, Belanja Barang Rp 157,04 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp 52,06 miliar.
Mengakhiri keterangannya, Iwan mengingatkan pentingnya pengawasan bersama dari seluruh elemen publik terhadap pengelolaan uang negara. "Uang APBN adalah uang rakyat. Sinergi pengawasan sangat penting demi menjaga integritas dan transparansi agar APBN benar-benar hadir untuk kemakmuran masyarakat," pungkasnya.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana