LAMONGAN - Kabar penting bagi seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai perkembangan penyaluran bantuan sosial reguler di Jawa Timur dan wilayah lainnya. Memasuki akhir bulan Juli, proses pencairan bansos PKH 2026 beserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk alokasi tahap ketiga periode Juli, Agustus, dan September semakin mendekati titik terang.
Berdasarkan pemantauan langsung pada sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), status administrasi untuk penyaluran bantuan sosial periode triwulan ketiga ini secara resmi telah memasuki tahapan Surat Perintah Membayar (SPM). Bergeraknya status menjadi SPM menandakan bahwa proses verifikasi data penerima dan validasi perbankan telah tuntas, sehingga pencairan bansos PKH 2026 dipastikan tinggal menghitung hari sebelum resmi masuk ke rekening penerima manfaat.
Guna memastikan apakah dana bantuan tahap ketiga tersebut sudah benar-benar ditransfer oleh pihak bank penyalur, uji petik atau pengecekan saldo secara langsung (live cek saldo) kembali dilakukan melalui mesin Elektronik Data Penangkapan atau Electronic Data Capture (EDC) Bank BNI di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah transparan ini diambil guna memberikan kepastian fakta lapangan terkait realisasi pencairan bansos PKH 2026 bagi KPM pemilik kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Hasil Live Cek Saldo Kartu KKS BNI Terbitan Berbagai Tahun
Dalam aksi pengecekan saldo KKS BNI yang dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2026 pukul 10.00 WIB, petugas menguji beberapa sampel kartu KKS milik KPM dari berbagai tahun terbitan. Pengecekan diawali pada kartu KKS terbitan tahun 2021 untuk komponen BPNT murni, di mana struk mesin EDC menunjukkan sisa saldo masih berada di angka Rp3.000.
Selanjutnya, pengecekan dilanjutkan pada kartu KKS BNI terbitan tahun 2018 milik KPM lansia penerima kombo BPNT plus PKH. Hasil transaksi pada mesin EDC mencatatkan saldo tersisa sebesar Rp804. Pengecekan pada beberapa kartu KKS terbitan tahun 2020 dan 2021 lainnya juga menunjukkan hasil serupa, yakni saldo di dalam rekening masih berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.000 saja.
Dengan demikian, hasil uji transaksi di mesin EDC Bank BNI Lamongan menegaskan bahwa per 28 Juli 2026, saldo bansos PKH dan BPNT untuk alokasi tahap ketiga murni belum secara resmi masuk atau cair ke rekening para penerima manfaat.
Beda Pencairan Susulan Tahap Dua dan Tahap Tiga Murni
Di tengah penantian KPM terhadap alokasi tahap ketiga, marak beredar kabar di masyarakat mengenai adanya saldo bantuan sosial yang mendadak terisi sebesar Rp600.000. Fenomena masuknya saldo ini kerap memicu kesalahpahaman antar-penerima manfaat yang menganggap bantuan tahap ketiga telah dicairkan secara serentak.
Kenyataannya, saldo sebesar Rp600.000 yang cair belakangan ini merupakan penyaluran dana susulan untuk alokasi tahap kedua (periode Mei dan Juni). Bantuan susulan tersebut diperuntukkan khusus bagi KPM pemegang KKS baru terbitan tahun 2026 yang mengalami peralihan skema penyaluran dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara, maupun KPM hasil validasi sistem baru yang baru menerima kartu.
Pemerintah sengaja mempercepat penyelesaian transfer sisa kuota tahap kedua ini agar seluruh hak KPM baru dapat tertuntaskan sebelum penyaluran reguler tahap ketiga dibuka secara efektif di seluruh Indonesia.
Persiapan KPM Menjelang Penyaluran Serentak
Meskipun hasil cek saldo pada 28 Juli 2026 menunjukkan dana belum mengendap di KKS, para penerima manfaat diimbau untuk tidak berkecil hati. Peralihan status di aplikasi SIKS-NG dari verifikasi rekening menuju SPM merupakan indikator kuat bahwa instruksi transfer atau Standing Instruction (SI) dari Kemensos ke bank penyalur akan terbit dalam waktu dekat.
Biasanya, jeda waktu dari terbitnya status SPM menuju pemindahbukuan dana secara massal ke rekening KPM hanya memakan waktu beberapa hari kerja. Pihak pendamping sosial mengimbau agar KPM, khususnya peserta reguler PKH dan BPNT, tetap menjaga kerahasiaan nomor PIN kartu KKS dan tidak menitipkan kartu kepada pihak manapun.
Masyarakat disarankan untuk memantau informasi resmi dari pendamping desa atau kelurahan setempat ketimbang melakukan penarikan berulang di mesin ATM guna menghindari kerusakan pita magnetik kartu KKS akibat penggunaan yang terburu-buru.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
Sumber : Akib Trend Channel