BLITAR - Budaya birokrasi dan efisiensi anggaran menjadi pembahasan menarik saat Raditya Dika berbincang dengan Sandiaga Uno. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengungkapkan perbedaan besar antara cara kerja dunia usaha dengan birokrasi pemerintahan, terutama dalam mengelola anggaran.
Raditya Dika mengawali topik tersebut dengan menanyakan bagaimana cara menyelaraskan nilai-nilai yang dibawa seorang pemimpin ketika masuk ke organisasi yang telah memiliki budaya kerja sendiri. Menurutnya, tidak mudah mengubah kultur yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.
Menanggapi pertanyaan itu, Sandiaga Uno mengaku pernah mengalami situasi serupa ketika berpindah dari dunia bisnis ke pemerintahan. Ia merasakan adanya perbedaan cara berpikir yang cukup tajam antara sektor swasta dan birokrasi.
Dunia Usaha Fokus Efisiensi, Birokrasi Mengejar Penyerapan
Sandiaga menjelaskan bahwa di dunia usaha, keberhasilan sering diukur dari kemampuan menekan biaya operasional agar keuntungan meningkat. Semakin efisien sebuah perusahaan mengelola pengeluaran, semakin baik pula kinerja bisnis tersebut.
Namun, kondisi berbeda justru ditemuinya saat masuk ke pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa salah satu indikator keberhasilan birokrasi adalah tingginya tingkat penyerapan anggaran.
Sebagai contoh, apabila sebuah instansi mendapatkan anggaran sebesar 100 persen tetapi hanya menggunakan 80 persen, kondisi tersebut justru bisa dianggap kurang baik karena berpotensi membuat alokasi anggaran tahun berikutnya dipangkas.
Menurut Sandiaga, pola pikir seperti itu berbeda jauh dengan dunia bisnis yang justru menganggap penghematan sebagai pencapaian positif.
Anggaran Harus Memberikan Dampak Nyata
Meski memahami budaya birokrasi tersebut, Sandiaga menilai paradigma pengelolaan anggaran perlu berubah. Baginya, yang paling penting bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa indikator utama keberhasilan belanja pemerintah seharusnya terletak pada kualitas pelayanan publik, bukan hanya besarnya angka penyerapan anggaran.
Karena itu, menurutnya evaluasi penggunaan anggaran harus lebih menitikberatkan pada dampak yang dihasilkan daripada sekadar laporan realisasi belanja.
Mengubah Budaya Organisasi Bukan Hal Mudah
Sandiaga mengakui perubahan budaya dalam organisasi besar membutuhkan proses panjang. Kultur birokrasi telah terbentuk selama puluhan tahun sehingga tidak mungkin diubah secara instan hanya oleh satu pemimpin.
Ia mencontohkan bahwa tantangan serupa juga dihadapi banyak negara lain ketika mencoba melakukan reformasi birokrasi, termasuk dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran.
Meski demikian, Sandiaga tetap meyakini perubahan dapat dilakukan secara bertahap melalui kepemimpinan yang konsisten, komunikasi yang baik, serta keberanian melakukan inovasi dalam sistem kerja.
Kepemimpinan Harus Mampu Menyesuaikan Budaya
Di akhir pembahasan, Sandiaga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu memahami budaya organisasi sebelum melakukan perubahan. Dengan mengenali karakter lingkungan kerja, proses transformasi dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan.
Menurutnya, keseimbangan antara inovasi dan penghormatan terhadap sistem yang telah ada menjadi kunci agar perubahan mampu diterima seluruh anggota organisasi.
Perbincangan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman di dunia usaha memberikan perspektif berbeda bagi Sandiaga Uno dalam melihat tata kelola pemerintahan. Ia menilai efisiensi tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan orientasi pada kualitas pelayanan publik sehingga setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Editor : M. Helmi NurhisamSumber : Raditya Dika