JAKARTA - Desil 9 dan 10 tengah menjadi sorotan setelah muncul wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut ramai dibicarakan di media sosial karena masyarakat yang masuk kelompok desil tinggi disebut-sebut akan menjadi sasaran pembatasan pembelian Pertalite.
Namun, dalam informasi yang disampaikan pada video, pemerintah masih membahas skema dan mekanisme penerapan kebijakan tersebut secara bertahap. Belum ada mekanisme final yang dijelaskan mengenai bagaimana pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan diterapkan.
Perbincangan mengenai desil 9 dan 10 BBM subsidi juga memunculkan keresahan. Pasalnya, terdapat masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi desil yang tercatat dalam data.
Salah satu contohnya adalah seorang warga Sragen, Jawa Tengah, berinisial IPH. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya masuk dalam desil 9. Menurut keterangannya dalam video, penghasilannya masih sesuai UMR dan ia tinggal di rumah sederhana dengan daya listrik 900 VA.
Baca Juga: Cara Cek Desil Lewat HP Pakai NIK, Begini Langkah Melihat Hasilnya
Apa yang Menentukan Desil?
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa desil tidak menunjukkan besarnya pendapatan seseorang secara langsung.
Desil merupakan posisi relatif kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Masyarakat dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan data sosial dan ekonomi yang dihimpun dari berbagai sumber.
Dalam proses pengelompokan tersebut, data dari Regsosek, DTKS, dan P3KE disebut menjadi bagian yang diintegrasikan. Data tersebut kemudian dipadankan dengan informasi dari sejumlah sumber lain, seperti PLN, Pertamina, BPJS Kesehatan, dan Administrasi Kependudukan.
Data DTSEN selanjutnya dapat dimutakhirkan melalui ground check serta pemutakhiran dari sumber data lainnya.
Dengan sistem tersebut, posisi desil tidak hanya ditentukan berdasarkan penghasilan bulanan. Kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan menjadi bagian dari proses pemeringkatan.
Desil Bisa Naik atau Turun
Masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi saat ini dapat mengajukan pemutakhiran data. Hal tersebut menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah.
Dalam video dijelaskan bahwa perubahan seperti terkena PHK, mengalami penurunan pendapatan, atau perubahan aset tidak selalu langsung tercermin dalam posisi desil.
Posisi desil bersifat dinamis karena merupakan peringkat relatif. Artinya, posisi suatu keluarga dapat berubah ketika kondisi keluarga tersebut maupun keluarga lainnya mengalami perubahan.
Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui pemerintah desa atau kelurahan. Pengajuan juga disebut dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi yang berkaitan dengan DTSEN.
Meski demikian, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat desil seseorang langsung turun. Data yang dilaporkan harus melewati proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait.
Setelah proses tersebut selesai, status desil dapat mengalami perubahan. Hasil akhirnya bisa membuat seseorang berada pada desil yang lebih rendah, lebih tinggi, atau tetap pada desil sebelumnya.
Karena itu, masyarakat yang ingin memperbaiki data diminta memberikan informasi secara jujur sesuai kondisi sebenarnya. Data yang diberikan akan menjadi bagian dari proses verifikasi dan pemeringkatan kembali.
Baca Juga: Cara Cek Desil Lewat HP dengan NIK, Bisa Pakai Google Chrome
Bagaimana dengan Pembatasan BBM Subsidi?
Kaitannya dengan desil 9 dan 10 BBM subsidi masih berada dalam konteks wacana pembatasan yang sedang dibahas pemerintah. Dalam informasi yang disampaikan pada video, belum dijelaskan mekanisme final mengenai pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil.
Artinya, masyarakat yang saat ini tercatat dalam desil 9 atau 10 belum dapat langsung menyimpulkan bahwa dirinya pasti terkena pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Pembahasan tersebut masih berkaitan dengan skema dan mekanisme penerapan kebijakan. Sementara itu, bagi masyarakat yang merasa status desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru, pemutakhiran data dapat diajukan melalui jalur yang tersedia.
Proses tersebut tetap membutuhkan verifikasi dan validasi sehingga perubahan status tidak berlangsung secara otomatis. Hasil akhirnya akan ditentukan berdasarkan data sosial ekonomi terbaru dan proses pemeringkatan yang dilakukan.
Dengan demikian, persoalan desil 9 dan 10 BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan wacana pembatasan Pertalite. Akurasi data DTSEN juga menjadi perhatian karena posisi desil digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan secara relatif.
Editor : M. Helmi Nurhisam
Sumber : Kompas.com