JAKARTA - Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kelompok kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi perhatian masyarakat. Salah satu skema yang beredar menyebut desil 9 dan 10 BBM subsidi berpotensi menjadi sasaran pembatasan pembelian Pertalite.
Namun, skema tersebut belum menjadi kebijakan final. Pemerintah masih membahas mekanisme dan penerapannya secara bertahap. Karena itu, informasi mengenai pembatasan BBM subsidi bagi masyarakat desil 9 dan 10 perlu dipahami sebagai wacana yang masih dalam pembahasan.
Persoalan semakin ramai karena sebagian masyarakat yang masuk desil tinggi merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan kelompok masyarakat yang tergolong sejahtera. Salah satu contohnya adalah IPH, warga Sragen, Jawa Tengah.
IPH mengaku terkejut ketika mengetahui dirinya masuk desil 9. Padahal, ia menyebut penghasilannya berada di kisaran upah minimum regional (UMR), tinggal di rumah sederhana, serta menggunakan listrik 900 VA.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya penentuan desil dalam DTSEN dilakukan.
Baca Juga: Cara Cek Desil Lewat HP Pakai NIK, Begini Langkah Melihat Hasilnya
Desil Bukan Penentu Besaran Penghasilan
Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati menjelaskan bahwa desil tidak menunjukkan besaran penghasilan seseorang secara langsung. Desil menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Dengan sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan ke dalam desil 1 sampai 10. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi relatif paling tinggi.
Penentuan itu tidak hanya menggunakan satu indikator. Data DTSEN dibentuk melalui integrasi sejumlah sumber, antara lain Regsosek, DTKS, dan P3KE. Data tersebut kemudian dipadankan dengan berbagai sumber lain seperti PLN, Pertamina, BPJS Kesehatan, serta data administrasi kependudukan.
Artinya, posisi seseorang dalam desil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan nominal gaji yang diterima setiap bulan.
Kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan menjadi bagian dari proses pengelompokan. Karena sifatnya relatif, perubahan posisi satu keluarga juga berkaitan dengan kondisi keluarga lain yang menjadi pembanding.
Desil Bisa Berubah
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi desil tidak bersifat permanen. Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi dalam pengelompokan juga dapat mengalami perubahan.
Masalahnya, perubahan kondisi tersebut tidak selalu langsung tercermin dalam data. Seseorang yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan sumber pendapatan, atau mengalami perubahan aset belum tentu langsung mengalami perubahan desil.
DTSEN sendiri dirancang untuk terus diperbarui melalui berbagai sumber data dan verifikasi lapangan. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat mengajukan pembaruan.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun kanal yang berkaitan dengan pemutakhiran data, termasuk aplikasi Cek Bansos.
Baca Juga: Cara Cek Desil Lewat HP dengan NIK, Bisa Pakai Google Chrome
Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat desil berubah. Data yang dilaporkan masih harus melewati proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait.
Setelah proses tersebut selesai, posisi desil seseorang dapat berubah menjadi lebih rendah, lebih tinggi, atau tetap berada pada kelompok sebelumnya.
Dalam konteks wacana pembatasan BBM subsidi, persoalan akurasi data menjadi perhatian penting. Sebab, apabila kebijakan nantinya menggunakan desil sebagai salah satu dasar pembatasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu tercermin secara tepat dalam data.
Masyarakat juga diimbau memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya ketika melakukan pemutakhiran. Dengan data yang lebih akurat dan terus diperbarui, penentuan kelompok kesejahteraan diharapkan dapat semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
Editor : M. Helmi Nurhisam
Sumber : Kompas.com