BLITAR KAWENTAR - Perdebatan tentang penggunaan kata "pelacur" dalam judul novel Seno Gumira Ajidarma "Para Pelacur dalam Perahu" mengungkap kompleksitas politik bahasa dalam dunia sastra Indonesia. Penolakan penerbit pada 2003 karena dianggap tidak pantas menunjukkan bagaimana norma sosial dapat membatasi ekspresi artistik.
Seno mempertahankan pilihannya menggunakan kata "pelacur" dengan argumen estetis yang kuat. Menurutnya, kata tersebut memiliki dimensi puitis yang telah tertanam dalam tradisi sastra Indonesia. "Pelacur itu puitis, makanya saya ada kutipan syairnya Bimbo. Bimbo memang inspiring sekali buat saya, jadi pelacur dihubungkan dengan cinta dan mendapat simpati yang besar," jelasnya.
Rujukan pada lagu Bimbo menunjukkan bagaimana kata "pelacur" dalam konteks seni tidak selalu bermakna derogatorif. Dalam lagu tersebut, sosok pelacur digambarkan dengan nuansa romantis dan empati, berbeda dengan stigma sosial yang melekat.
Baca Juga: Mengenali Tanda-Tanda Superiority Complex Palsu pada Narsisis: Panduan Lengkap untuk Melindungi Diri
Para penyair besar Indonesia seperti Chairil Anwar dan W.S. Rendra juga pernah menggunakan kata ini dalam karya mereka, menciptakan tradisi penggunaan yang melampaui makna harfiah menuju simbolisme yang lebih dalam.
Fenomena yang dialami Seno mencerminkan gelombang "kebenaran politik" (political correctness) yang semakin menguat dalam masyarakat. Dalam diskusi di Buku Akik, ia mengakui mempertimbangkan saran menggunakan istilah "pekerja seks dalam perahu" yang dianggap lebih netral.
"Pekerja seksual itu lebih pengertian fungsional, kalau pelacur itu saya kira puitis," tegas Seno membedakan kedua istilah tersebut. Baginya, "pekerja seks" terlalu klinis dan menghilangkan dimensi sastra yang ingin dicapai.
Baca Juga: Terobosan Ilmiah: Peneliti Italia Ungkap Misteri Senyuman Maut Oenanthotoxin
Perdebatan serupa juga terjadi dalam isu terminologi lain, seperti penggunaan "waria" vs "wadam" atau "disabilitas" vs "different ability", menunjukkan bagaimana bahasa terus berevolusi seiring perubahan kesadaran sosial.
Menariknya, novel ini mendapat respons positif dari pembaca perempuan yang melihatnya sebagai bentuk pemberdayaan, bukan objektifikasi. Hal ini bertentangan dengan kekhawatiran awal bahwa karya ini akan dituduh misoginis karena ditulis oleh pengarang laki-laki.
Seorang feminis yang dikonsultasi Seno bahkan menyarankan "Gak usah dipikirin lah komentar orang." Respons ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap karya sastra tidak selalu dapat diprediksi berdasarkan isu-isu sensitif yang dikandungnya.
Seno membedakan konsep "pelacur sastra" dengan realitas sosial yang sesungguhnya. Dalam sastra, pelacur seringkali menjadi figur eksotis yang melambangkan berbagai hal: pemberontakan, kebebasan, atau kritik sosial. "Ini kan pelacur sastra, bukan pelacur beneran," tegasnya.
Perbedaan ini penting untuk dipahami karena karya sastra tidak selalu dimaksudkan sebagai representasi literal realitas, melainkan sebagai wahana eksplorasi ide dan emosi melalui simbol dan metafora.
Keputusan Seno mempertahankan judul asli menunjukkan prinsip konsistensi artistik. Meskipun menghadapi penolakan selama 18 tahun, ia tidak mengubah visi kreatifnya demi kemudahan publikasi.
Baca Juga: Jawa Pos Radar Blitar Bekali Siswa SMAN 1 Kademangan Ketrampilan Jurnalisme Kekinian
"Saya mengujinya, apa-apa enggak sih sebetulnya pelacur itu. Saya juga enggak mau politically incorrect, tapi kan pekerja seksual itu lebih pengertian fungsional," ungkapnya tentang proses pertimbangan yang dilakukan.
Konsistensi ini pada akhirnya terbayar ketika novel berhasil diterbitkan melalui penerbit sendiri, menunjukkan bahwa alternatif selalu ada bagi karya yang menantang konvensi.
Kasus ini mengangkat pertanyaan fundamental tentang batasan kebebasan berekspresi dalam sastra. Apakah penulis harus tunduk pada sensitivitas sosial yang berubah-ubah, atau mempertahankan integritas artistiknya?
Baca Juga: Waspada Tanaman Mematikan di Sekitar Perairan: Hemlock Water Dropwort Ancam Keselamatan Publik
Pengalaman Seno menunjukkan bahwa tekanan politik bahasa dalam dunia penerbitan nyata adanya. Namun, keberhasilan akhir novel ini juga membuktikan bahwa karya yang berkualitas akan menemukan jalannya sendiri.
Diskusi ini memberikan pelajaran penting bahwa debat tentang politik bahasa dalam sastra tidak selalu hitam-putih. Context matters atau konteks penggunaan kata, tradisi sastra yang melingkupinya, dan tujuan artistik yang ingin dicapai perlu dipertimbangkan secara seimbang.
Bagi penerbit, kasus ini menunjukkan pentingnya memiliki keberanian editorial untuk mendukung karya berkualitas meski kontroversial. Sementara bagi penulis, pengalaman Seno menegaskan bahwa konsistensi visi artistik tetap penting dalam menghadapi tekanan eksternal. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah