BLITAR – Konflik antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali jadi sorotan. Dokter Tirta, yang dikenal vokal membahas isu kesehatan, membongkar akar masalah yang ia sebut sebagai ‘perang dingin’ di dunia medis.
Menurutnya, konflik ini sudah lama berakar dari perbedaan sudut pandang. Kemenkes yang dipimpin oleh figur berlatar belakang manajerial, cenderung melihat kesehatan dari sisi industri dan angka. Sementara IDI, yang dipimpin dokter senior dari generasi lama, fokus pada aspek klinis dan kode etik profesi.
“Yang satu memandang kesehatan seperti perusahaan, dihitung revenue dan SDM. Yang satu lagi dari sisi profesional praktisi. Dua-duanya pintar, tapi susah ketemu di tengah karena sama-sama ingin didengar,” kata Dokter Tirta dalam sebuah podcast.
Perbedaan Generasi di Tubuh IDI
Dokter Tirta menjelaskan, IDI kini diwarnai berbagai generasi, mulai dari dokter muda Gen Z hingga dokter senior Baby Boomer. Generasi lama dinilai resisten terhadap perubahan, terutama dalam hal teknologi dan penyesuaian regulasi.
Kondisi ini membuat benturan semakin terasa ketika Kemenkes berusaha memperbanyak jumlah dokter demi menjawab kebutuhan nasional. IDI menolak langkah instan tersebut karena khawatir kualitas dokter tidak terjaga.
“Mencetak dokter itu proses panjang, bisa sampai 11 tahun kalau mau jadi spesialis. Kalau asal perbanyak jumlahnya, tanpa quality control, risikonya tinggi,” tegas Tirta.
Bisnis Skincare hingga Etika Profesi
Selain konflik organisasi, perdebatan juga merambah ke ranah praktik sehari-hari, termasuk fenomena dokter yang menjual skincare atau membuka klinik kecantikan.
Menurut Tirta, hal ini muncul karena bisnis produk tanpa resep lebih cepat mendatangkan keuntungan dibandingkan layanan medis murni. “Kalau hanya mengandalkan jasa konsultasi dan alat, break even point bisa empat tahun. Tapi skincare tanpa resep, setengah tahun sudah balik modal,” ungkapnya.
Namun, persoalan etika tetap jadi sorotan. Dokter Tirta menegaskan bahwa menjual produk bukan masalah, asalkan tidak memberikan klaim berlebihan yang menyesatkan pasien.
Baca Juga: Ampuh Banget! Begini Cara Usir Lalat dari Rumah Tanpa Ribet, Cuma Pakai Barang Sehari-hari
“Jualan makanan, sepatu, atau produk lain itu sah-sah saja. Tapi kalau bilang facial wash bisa memutihkan kulit, padahal genetik yang menentukan, itu melanggar etika,” ujarnya.
Peran STR dan SIP dalam Polemik
Konflik IDI dan Kemenkes juga melibatkan aturan administratif seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
Dulu, penerbitan STR berada di bawah IDI, tapi kini dialihkan ke Kemenkes. Perubahan ini memperlemah posisi organisasi profesi, yang sebelumnya punya kewenangan lebih besar.
“Sekarang IDI tidak lagi bisa menegur atau mengikat dokter dengan kuat. Kalau ada yang melanggar etik, tegurannya hanya berupa anjuran. Jadi makin banyak yang barbar,” jelas Tirta.
Pesan Penting bagi Publik
Dokter Tirta menilai publik perlu memahami kompleksitas dunia medis, bukan hanya melihat dari permukaan. Perdebatan IDI dan Kemenkes tidak sesederhana perebutan kuasa, tapi menyangkut kualitas layanan kesehatan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran dokter dalam menjaga integritas. “Jadi dokter itu bukan hanya pintar. Belajar 11 tahun harus diiringi kepedulian dan integritas. Kalau tidak, ya percuma,” katanya.
Dengan gaya blak-blakan, dokter lulusan Universitas Gadjah Mada itu berharap perdebatan bisa memberi manfaat. “Ini memang kontestasi tingkat tinggi, bukan sekadar ribut-ribut di media. Harus ada titik temu demi kepentingan pasien,” tutup Tirta.
Editor : Anggi Septian A.P.