JAKARTA – Rivalitas abadi antara Persija Jakarta dan Persib Bandung kini tidak lagi hanya membara di rumput hijau, melainkan merambah ke ranah gaya kepemimpinan politik dan tata kelola korporasi. Dua figur pemimpin daerah, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan tokoh Jawa Barat Dedi Mulyadi, menunjukkan pendekatan yang kontras dalam mendukung klub kebanggaan daerah masing-masing, memicu perdebatan hangat mengenai etika dan profesionalisme industri olahraga.
Di ibu kota, Persija Jakarta tengah menikmati masa "bulan madu" dengan pemerintah daerah. Gubernur Pramono Anung secara terang-terangan mengambil peran intervensi aktif. Ia memerintahkan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) raksasa—Bank DKI, Pam Jaya, Transjakarta, MRT, dan Jakarta Propertindo—untuk menjadi sponsor utama tim Macan Kemayoran. Langkah ini diambil dengan misi ambisius: Persija harus angkat piala tepat saat Jakarta merayakan hari jadi ke-500 tahun.
"Pemerintah Jakarta memberikan support sepenuhnya kepada Persija. Kalau prestasinya enggak baik, jangan salahkan Pemda lagi karena kami sudah memberikan ruang dan dukungan sepenuhnya, termasuk keringanan pajak hiburan," tegas Pramono. Pendekatan ini menempatkan gubernur sebagai sosok "penyelamat" yang menggunakan instrumen kekuasaan untuk memastikan stabilitas finansial klub.
Dedi Mulyadi: Menjaga Jarak demi Profesionalisme
Berbanding terbalik dengan Jakarta, Dedi Mulyadi memilih jalan non-intervensi dalam melihat fenomena Persib Bandung. Baginya, Persib adalah entitas korporasi yang sudah mapan dan profesional. Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mencampurkan urusan politik dengan dapur klub sepak bola.
"Persib itu adalah klub profesional, kita harus menghormati profesionalismenya. Tidak boleh dibawa ke arah politik dan tidak boleh ada kaitan keuangan dengan APBD," ujar Dedi. Menurutnya, dukungan kepala daerah sebaiknya bersifat apresiasi pribadi atau regulator, bukan sebagai operator yang mendikte ke mana dana BUMD harus mengalir. Pendekatan ini dinilai lebih menjaga etika publik dan kemandirian klub dalam jangka panjang.
Tinjauan Hukum dan Risiko Bisnis BUMD
Secara hukum, tidak ada larangan bagi BUMD untuk mensponsori klub sepak bola selama melalui kajian bisnis yang rasional. Namun, pengamat tata kelola mengingatkan adanya risiko hukum jika sponsorship lahir karena tekanan jabatan atau instruksi politik, bukan berdasarkan analisis pasar.
Keputusan direksi BUMD harus didasari pada Business Judgment Rule—yakni keputusan yang dibuat dengan itikad baik untuk keuntungan perusahaan. Jika Bank DKI mensponsori Persija Jakarta, hal itu masuk akal secara marketing karena target pasarnya adalah warga Jakarta. Namun, jika semua BUMD diarahkan serentak tanpa perhitungan sektor bisnis masing-masing, hal itu lebih terlihat sebagai konsolidasi simbolik politik daripada strategi ekonomi.
Kapital Politik di Balik Si Kulit Bundar
Sepak bola adalah kapital sosial yang sangat besar. Dengan basis massa militan seperti The Jakmania dan Bobotoh, setiap gerak-gerik pemimpin daerah akan berimplikasi pada citra politik. Model intervensi Pramono Anung memberikan efek citra yang cepat dan masif, namun rentan terhadap tuduhan politisasi sepak bola.
Di sisi lain, model Dedi Mulyadi yang menjaga jarak menawarkan tata kelola yang lebih bersih dan mengurangi risiko konflik kepentingan. Persib yang memiliki daya tarik komersial tinggi terbukti mampu menarik sponsor swasta secara mandiri tanpa harus "menyusu" pada instruksi gubernur.
Pada akhirnya, pilihan antara model intervensi atau non-intervensi bukan sekadar soal siapa yang lebih cinta klub daerahnya. Ini adalah soal bagaimana menjaga batas yang jelas antara kekuasaan, uang publik, dan industri olahraga profesional. Keberanian politik memang dibutuhkan, namun kebijaksanaan dalam menjaga batas etika adalah hal yang jauh lebih krusial bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Editor : Anggi Septian A.P.