BLITAR – Siapa sangka, alat musik arak-arakan bernama sound horeg kini bukan hanya dibahas dari sisi kebisingan atau fatwa haram, tapi juga... geopolitik global! Dalam diskusi panas yang tayang di TVOne, seorang gus muda melempar satire: “Timur Tengah perang karena gak ada sound horeg.” Pernyataan ini sontak menjadi bahan perbincangan hangat warganet dan membuka angle baru soal peran budaya lokal dalam menjaga harmoni sosial.
Kata-kata itu meluncur dalam forum Catatan Demokrasi, saat membahas polemik fatwa haram dari MUI Jawa Timur terhadap penggunaan sound horeg. Di tengah suasana tegang antara ulama dan pelaku usaha, muncul sindiran satir: "Kalau saja di Timur Tengah ada sound horeg, mungkin rakyatnya bisa guyub, ndangdutan bareng, dan lupa berantem."
Meski disampaikan dalam nada bercanda, pernyataan itu justru mencuatkan ironi tajam: di saat negara lain sibuk perang, masyarakat Indonesia malah bisa bersatu lewat dentuman bass. Sound horeg, bagi sebagian orang, bukan sekadar hiburan, melainkan simbol solidaritas akar rumput.
Sound Horeg: Dentuman yang Memanggil Persaudaraan?
Fenomena sound horeg berkembang pesat di desa-desa dan kampung-kampung di Jawa Timur. Dari arak-arakan Agustusan, pernikahan, hingga pesta rakyat, suara dentuman keras dari speaker besar menjadi pengiring perayaan. Dianggap oleh banyak pemuda sebagai “konser rakyat berjalan”, sound horeg memfasilitasi ekspresi, interaksi, bahkan kolaborasi antarwarga.
“Saat ada sound horeg, semua warga keluar rumah. Yang dulunya gak saling sapa, jadi salaman. Yang dulunya cekcok, bisa joget bareng,” ujar David, pengusaha sound asal Malang.
Munculnya fatwa haram dari MUI Jatim membuat banyak pihak khawatir bahwa akar budaya ini akan dipangkas secara sepihak. Namun, di balik ketegangan itu, para pelaku hiburan lokal justru melihat sound horeg sebagai instrumen rekonsiliasi sosial. "Kami enggak bisa bayangin desa tanpa sound horeg. Sepi. Garing. Rawan konflik!" celetuk salah satu penonton forum diskusi.
Baca Juga: Jam Kosong Favorit Siswa, Sistem Pendidikan Indonesia yang Gagal
Satire Gus Rofi’i: “Jangan Salahkan Dentumannya, Salahkan Penggunanya”
Dalam forum TVOne, Gus Rofi’i yang dikenal vokal menyuarakan kepentingan masyarakat bawah, menyampaikan nada kritik yang tak biasa. “Kalau ulama langsung bilang haram, ini bisa menimbulkan efek domino. Padahal sound itu netral. Seperti palu, bisa buat bangun rumah, bisa buat mukul kepala,” katanya.
Tapi sindiran emasnya muncul saat menyentil persoalan konflik global. “Saya serius loh, kenapa Timur Tengah perang terus? Karena enggak ada sound horeg. Coba mereka punya satu truk, muter kampung, joget bareng, pasti damai,” ujar Gus Rofi’i disambut gelak tawa dan tepuk tangan.
Pernyataan ini viral di media sosial dan ditanggapi beragam. Ada yang menganggapnya satire cerdas, ada pula yang menilainya sebagai pelecehan terhadap isu serius. Namun, tak sedikit pula yang merasa tersentil: bukankah benar bahwa budaya lokal Indonesia memang punya kekuatan pemersatu yang unik?
Baca Juga: Momen Hari Anak Nasional 2025 Tercoreng oleh Aksi Bullying di SMPN 3 Doko Blitar
Fatwa Haram vs Kearifan Lokal
MUI Jatim tetap bersikukuh pada posisinya bahwa sound horeg bisa merugikan warga, terutama dari aspek kebisingan yang mengganggu ketentraman. KH Ma’ruf Khozin menyatakan, “Kami tidak menyoal budayanya. Tapi soal penggunaannya yang kebablasan, tidak memperhatikan lingkungan, dan membahayakan kesehatan pendengaran.”
Namun, pihak komunitas sound system merasa suara mereka tidak cukup didengar sebelum fatwa keluar. “Kami butuh arahan, bukan larangan. Kalau soal aturan jam, volume, dan lokasi, kami siap ikut,” tegas David.
Dalam konteks ini, satire Gus Rofi’i menjadi tamparan ringan tapi menohok. Di satu sisi, ada ketegasan syariat. Di sisi lain, ada budaya yang hidup dan menghidupi. Jika keduanya tidak dikomunikasikan dengan baik, benturan tidak bisa dihindari.
Baca Juga: Kurikulum Bermasalah, Bagaimana Kondisi Pendidikan Indonesia Saat Ini?
Di Balik Dentuman: Ada Ekonomi dan Persaudaraan
Lepas dari polemik halal-haram, sound horeg telah menjadi bagian dari denyut ekonomi lokal. Ribuan pelaku usaha, mulai dari penyedia rental, teknisi, sopir, hingga pelaku UMKM sekitar acara, bergantung pada roda hiburan ini.
“Sound horeg itu bukan cuma soal volume, tapi soal perut. Ada 15 ribu pelaku usaha di Jatim yang hidup dari sini,” ungkap salah satu tokoh komunitas.
Bahkan, beberapa daerah kini menginisiasi solusi damai: zona khusus untuk sound horeg, regulasi jam operasional, hingga SOP desibel. Semua dilakukan demi mengakomodasi dua sisi: ketenangan warga dan kelangsungan budaya rakyat.
Baca Juga: Pemuda Ini Iseng Mengukur Sound Horeg di Blitar Pakai Aplikasi Ponsel: Tembus 130dB
Kita Butuh Dentuman, Tapi Teratur
Polemik fatwa haram sound horeg membuka mata kita bahwa regulasi tidak bisa dilepas dari kearifan lokal. Ketika budaya disikapi dengan hukum kaku, yang muncul bukan solusi tapi resistensi.
“Sound horeg bukan musuh, yang perlu dibasmi itu arogansi dan ego sektoral,” tutup Gus Rofi’i.
Dan mungkin, ya mungkin, dunia bisa belajar dari Indonesia: bukan cuma senjata yang bisa menyatukan massa, tapi juga dentuman sound horeg. Siapa tahu, kedamaian global hanya butuh speaker 12 inch dan colokan listrik.
Editor : Anggi Septian A.P.