BLITAR – Pasca kasus perundungan di SMPN 3 Doko yang terjadi pada Jumat (18/7) lalu, Bupati Blitar, Rijanto mengumpulkan kepala SMP se-Kabupaten Blitar, pada Senin (28/7). Mereka mendapatkan pembinaan untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Pada sisi lain, korban perundungan meminta pindah sekolah.
Bupati Blitar, Rijanto menegaskan, kejadian seperti itu harus menjadi yang terakhir terjadi di Bumi Penataran. Pihaknya meyakini pihak lembaga pendidikan sudah berusaha untuk membuat tempatnya aman dan nyaman untuk anak-anak.
Namun, karena jumlahnya banyak, sehingga dimungkinkan luput dari pengawasannya. “Kami semua prihatin. Hal seperti ini harus cepat kita respons. Saya yakin seluruh kepala sekolah, madrasah, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat sudah berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi kepala SMP.
Rijanto melanjutkan, kabar terkait perundungan siswa SMPN 3 Doko itu langsung ramai di media sosial. Jika dilihat dari sisi positif sebagai alarm sosial, sehingga bukan untuk disalahkan. Namun, sebagai pengingat agar pengampu kebijakan segera ambil langkah nyata.
Selain langkah hukum oleh aparat kepolisian, Pemkab Blitar memperkuat pembinaan bersama seluruh pemangku kepentingan. PGRI, Dewan Pendidikan, kepala desa, hingga babinsa dan bhabinkamtibmas diminta turut aktif mengedukasi lingkungan.
“Perundungan tidak hanya bisa terjadi di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat dan kerja. Maka butuh sinergi penuh agar Kabupaten Blitar tetap kondusif,” ungkapnya.
Langkah strategis juga dilakukan dinas pendidikan (dispendik). Kepala Dispendik Kabupaten Blitar, Adi Andaka menyebut, telah dilakukan mediasi melalui diversi di Polres Blitar. Salah satu hasilnya, korban meminta pindah sekolah dan pelaku akan ditangani secara khusus.
Pihaknya akan memfasilitasi itu, dan pihak sekolah akan dilengkapi cctv untuk mengawasi kegiatan siswa. Menurut Adi, pihaknya juga mengumpulkan lebih dari 200 perwakilan lembaga pendidikan, termasuk dari madrasah, pondok pesantren, dan organisasi keagamaan.
Mereka diminta memperkuat peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. “Kami dorong pembinaan karakter melalui Pramuka dan kegiatan positif lainnya. Ini jadi momentum kebangkitan bersama. Jangan sampai perundungan terulang,” pungkasnya. (jar/ynu) (*)
Baca Juga: Pangeran Prabu: Jejak Sang Pembuang yang Membawa Pusaka Sakti ke Lodoyo
Editor : M. Subchan Abdullah