BLITAR – Kondisi Gedung DPRD Kabupaten Blitar yang terbakar diamuk massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari, menarik perhatian Bupati Blitar.
Bahkan rencananya diperbaiki pada masa perubahan anggaran keuangan (PAK). Sebab, anggota dewan saat ini kesulitan dalam bekerja.
Bupati Blitar Rijanto sempat meninjau langsung di tempat lokasi kejadian, Senin (1/9/2025).
Dia melihat satu per satu ruangan yang terdampak dan dijarah oleh massa. Mulai ruang rapat anggota dewan, transit, humas, arsip hingga paripurna.
Rijanto tidak sendiri, dia ditemani dengan sejumlah anggota dewan lain.
“Kita semua prihatin, lihat situasi secara nasional dan daerah, jangan sampai terulang lagi. Peristiwa ini yang terakhir dan menjadi pembelajaran semua. Meskipun begitu, perubahan anggaran keuangan (PAK) tetap berjalan, justru kesempatan ini untuk memperbaiki kerusakan yang ada di DPRD,” ujarnya usai meninjau kerusakan di DPRD.
Rijanto melihat langsung kerusakan ruangan, berjalan dalam kegelapan lorong-lorong gedung yang gelap, karena listrik terputus. Menurutnya, peristiwa ini bukan unjuk rasa atau demonstrasi menyampaikan aspirasi.
Namun, penjarahan dan perusakan yang sudah parah, dan hal ini ada sanksi pidananya. Dia menyebut, anggota dewan tidak mungkin bisa bekerja, bila situasi tempat kerjanya hangus.
Bahkan sekretaris dewan (sekwan) juga tidak bisa kerja, karena semua ruangan dihancurkan. Tidak hanya itu, barang-barang elektronik juga dibawa, mulai dari TV, air conditioner, laptop, proyektor, sound dan lainnya hilang, diduga diambil massa.
“Sekali lagi ini penjarahan. Mereka (massa, Red) datangnya di luar dugaan, sampai 4 gelombang. Saya tahu banyak pelakunya dari luar daerah. Karena orang Blitar tidak seperti ini, terkenal santun dan memegang etika. Tindakan ini murni dari luar daerah,” ungkapnya.
Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama anggota dewan.
Meskipun begitu, bupati mengingatkan untuk tidak terlena dengan masa seperti ini, tetap harus bekerja untuk bangkit.
Bahkan pihaknya mendorong untuk segera dilakukan perbaikan gedung DPRD. Tentu dengan rekomendasi kepolisian untuk olah tempat kejadian perkara (TKP).
Setelah pemeriksaan kepolisian selesai, dilakukan pembersihan dan menginventarisasi barang yang rusak dan yang masih bisa digunakan, untuk secepatnya dibenahi.
Dengan begitu, target yang sudah ditetapkan oleh anggota dewan dan pekerjaan yang belum selesai bisa diselesaikan, sehingga bisa menjadi sesuatu hal yang bagus untuk masyarakat.
“Untuk rapat paripurna mendatang, ini terus dilakukan pembersihan, penataan ulang, sehingga anggota dewan bisa bekerja maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kami juga sudah mengadakan pertemuan, rapar koordinasi forkopimda dan membuahkan surat edaran (SE),” tutur Rijanto.
Dalam SE tersebut, bupati menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat desa untuk ikut menenangkan warga.
Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Rijanto menegaskan, ada empat poin utama yang perlu diperhatikan masyarakat.
Pertama, mengintensifkan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan untuk menciptakan ketenangan di tengah masyarakat.
Kedua, mengutamakan dialog dan diskusi jika muncul permasalahan yang membutuhkan penyelesaian bersama dengan pemerintah daerah.
Ketiga, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam) melalui camat atau kepala desa apabila mendapat informasi tentang pergerakan massa yang mencurigakan.
Keempat, masyarakat diajak untuk melakukan doa bersama mulai dari tingkat RT hingga kecamatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Baca Juga: Belum SI tapi Bansos BPNT Sudah Cair, Ini Penjelasan dan Fakta di Lapangan
“Langkah ini penting agar situasi di Kabupaten Blitar tetap kondusif. Kami percaya dengan doa, dialog, dan kerja sama semua pihak, situasi bisa segera pulih dan masyarakat kembali merasa aman,” pungkasnya. (jar/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah