Rahma Nur Anisa• Kamis, 18 September 2025 | 16:00 WIB
Status non-pejabat dinilai memudahkan proses hukum tanpa protokol khusus.
BLITAR KAWENTAR - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ini adalah waktu yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk menjadikan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi tersangka dalam kasus judi online.
Status Budi Arie Setiadi yang kini sudah tidak menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dinilai membuka peluang aparat penegak hukum untuk segera memproses kasus dugaan keterlibatannya dalam judi online.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan momentum ini tidak boleh dilewatkan.
"Sekarang dia sudah tidak menjadi pejabat yang harus disikapi dengan protokoler tertentu," kata Mahfud dalam wawancara di YouTube channel pribadinya, Senin (16/9/2025). Dia menekankan bahwa bukti-bukti keterlibatan Budi Arie sudah cukup kuat berdasarkan dakwaan yang telah dibacakan di pengadilan.
Mahfud menguraikan dua jalur yang bisa ditempuh aparat penegak hukum. Pertama, kepolisian dapat segera menjadikan Budi Arie tersangka dengan bukti-bukti yang sudah dibacakan dalam dakwaan.
Kedua, kejaksaan juga bisa mengambil tindakan langsung karena merupakan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana khusus termasuk korupsi.
"Menurut saya dua alat bukti yang diperlukan untuk itu sudah tercantum di dalam dakwaan yang menurut jaksa diperoleh dari berita acara yang dibuat polisi," jelasnya.
Nama Budi Arie memang muncul dalam berita acara dakwaan meskipun tidak menjadi terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan yang perlu didalami lebih lanjut melalui penetapan status tersangka.
Mahfud mengkritik lambatnya penanganan kasus ini ketika Budi Arie masih menjabat sebagai menteri. Dia menilai tidak praktis menunggu vonis terhadap terdakwa yang sudah ada baru kemudian menjadikan aktor intelektualnya tersangka.
"Sebenarnya menunggu tersangka lama, tersangka baru itu tidak praktis," ungkapnya. Menurutnya, proses hukum seharusnya berjalan lebih efisien tanpa menunggu selesainya satu kasus untuk memulai kasus lainnya.
Ketika masih menjabat, pemeriksaan terhadap seorang menteri memerlukan prosedur khusus, termasuk pemberitahuan kepada Presiden. Bahkan ada pandangan yang menyatakan perlu izin Presiden untuk memeriksa seorang menteri. Kondisi ini tentunya menghambat proses penegakan hukum.
Kasus judi online yang melanda Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mahfud yang sejak awal vokal mengkritik lambatnya penanganan kasus ini melihat pergantian kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai momentum untuk percepatan.
"Mestinya segera ditindaklanjuti atau menunggu vonis terhadap yang sekarang ada," kata Mahfud sembari menekankan pentingnya tidak berlama-lama dalam proses penetapan tersangka.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan baru dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Publik telah lama menunggu tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus yang merugikan masyarakat luas ini.
Mahfud berharap aparat penegak hukum dapat memanfaatkan situasi saat ini untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Tanpa hambatan protokoler yang terkait dengan jabatan, proses hukum diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan transparan.
"Mumpung ini dia sudah tidak perlu prosedur-prosedur yang berbelit," tegasnya. Hal ini sejalan dengan tuntutan publik akan penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk terhadap mantan pejabat yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
Penuntasan kasus judi online dengan segala implikasinya diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Momentum politik saat ini dinilai sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. (*)
