BLITAR KAWENTAR - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejutkan publik dengan membongkar praktik mafia di Pertamina yang diduga sengaja membakar kilang sendiri untuk memaksa impor minyak. Pengungkapan ini menjadi bagian dari serangan besar-besaran terhadap korupsi di Badan Usaha Milik Negara.

Dalam pernyataan terbukanya, Purbaya mengungkapkan bahwa pada 2018, pihaknya pernah menekan Pertamina untuk membangun kilang baru. Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang dalam lima tahun. Namun hingga kini, tidak satu pun kilang yang terbangun. Bahkan, beberapa kilang yang ada justru dibakar.

"Yang ada malah beberapa dibakar," ungkap Purbaya, mengonfirmasi apa yang selama ini menjadi teori konspirasi publik. Pembakaran kilang menciptakan kerugian bagi negara, namun memaksa Indonesia untuk mengimpor minyak dalam jumlah besar. Di sinilah mafia bermain dan mengambil keuntungan besar dari proses impor tersebut.

Baca Juga: Rocky Gerung dan Mahfud MD: Dua Tokoh yang Kerap Berseberangan Pendapat di Ruang Publik

Pola ini menunjukkan betapa dalamnya akar korupsi di perusahaan migas pelat merah. Kerugian negara akibat praktik mafia di Pertamina diperkirakan mencapai 1.000 triliun rupiah, melalui berbagai modus seperti mengoplos minyak, impor yang tidak dibutuhkan, hingga pembakaran kilang.

Mafia migas Indonesia bukan pemain kecil. Kekuatan mereka bahkan mampu membungkam tokoh sekaliber Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikenal berani memberantas korupsi. Di tingkat global, mafia migas dikenal sebagai yang paling kuat, kadang bahkan lebih berkuasa daripada pemerintahan sendiri.

Jaringan mafia ini memiliki mata-mata, intelijen, dan perwakilan di berbagai media massa. Mereka mampu membayar influencer dan outlet media untuk membentuk opini publik. Bahkan demonstrasi besar yang terjadi belakangan ini diduga dibiayai oleh mafia untuk menciptakan kekacauan dan menekan pemerintah.

Baca Juga: Fenomena Kosongnya Kelas 5 Jutaan di Pasar Smartphone

Kekuatan ekonomi mereka sangat besar. Tokoh seperti Reza Chalid, yang kini diduga bersembunyi di Singapura atau Malaysia, masih memiliki kemampuan finansial untuk mengintimidasi pejabat dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Analisis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sangat bergantung pada mafia, bukan karena pilihan, tetapi karena keterbatasan birokrasi. Birokrat Indonesia dikenal lambat dan tidak efisien. Untuk membuat KTP saja, tanpa "tips" bisa memakan waktu berminggu-minggu. Laporan masyarakat sering tidak ditindaklanjuti.

Sebaliknya, mafia meskipun korup dan meminta bagian lebih besar lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Inilah dilema pemerintah, memilih birokrat yang lambat namun "resmi", atau mafia yang cepat namun korup. Dalam banyak kasus, elit penguasa memilih yang terakhir untuk mencapai target mereka.

Baca Juga: Mengapa Perusahaan Perlu Hati-hati Menggunakan Tes MBTI untuk Rekrutmen?

Danantara, sebagai wadah pengelola BUMN, diprediksi akan menjadi basis konsolidasi para mafia ini. Dengan aset ribuan triliun rupiah dan ratusan BUMN di bawahnya, Danantara berpotensi menjadi monster yang tidak terkendali jika mafia di dalamnya dibiarkan berkembang.

Sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani, Purbaya mengambil pendekatan yang berbeda, transparan dan agresif. Ia tidak segan membuka aib BUMN di depan publik, melakukan sidak mendadak, dan mengancam akan mengejar 200 penunggak pajak besar.

Purbaya juga berjanji akan menarik dana-dana yang "kabur" ke luar negeri. Ia menyatakan bahwa para penunggak pajak "tidak akan bisa lari". Pendekatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang sudah lama frustrasi dengan korupsi di BUMN.

Namun, strategi ini memiliki kelemahan. Fokus Purbaya pada kemenangan jangka pendek mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Serangan terbuka terhadap mafia yang begitu kuat bisa mengundang serangan balik yang lebih dahsyat.

Baca Juga: Trading Forex Bukan Jalan Pintas Cepat Kaya, Ini Pesan Penting dari Seorang Trader Berpengalaman

Tidak mengherankan jika Danantara dan jaringan di dalamnya melawan balik. Mereka meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindak Purbaya. Drama politik yang terjadi kemudian menunjukkan betapa sengitnya pertarungan ini.

Namun, di balik drama tersebut, ada strategi besar Presiden Prabowo Subianto. Konflik antara Kementerian Keuangan dan Danantara adalah konflik yang dipelihara, bukan untuk diselesaikan, tetapi untuk saling mengimbangi. Prabowo membutuhkan keduanya, Danantara dengan jaringan mafianya untuk efektivitas, dan Kementerian Keuangan dengan birokrat dan "bazar" medianya untuk legitimasi dan kontrol.

Mafia migas memiliki kemampuan untuk membalas. Dengan jaringan media yang luas, mereka bisa mengubah opini publik terhadap Purbaya. Dengan kekuatan finansial, mereka bisa membiayai demonstrasi besar-besaran. Dengan koneksi politik, mereka bisa membuat DPR menekan Purbaya.

Baca Juga: Konsep Dasar yang Wajib Dipahami Trader Pemula

Titik kritis akan terjadi pada 2026 ketika Indonesia harus membayar utang jatuh tempo sekitar 800 triliun rupiah. Pembayaran ini akan memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran, memotong anggaran daerah dan berbagai sektor. Rakyat akan merasakan dampaknya langsung.

Di sinilah mafia bisa memanfaatkan ketidakpuasan rakyat. Mereka bisa membiayai demonstrasi, menyebarkan propaganda melalui jaringan media mereka, dan mengarahkan kemarahan rakyat kepada Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Skenario terburuk: Purbaya bisa digulingkan dengan kekerasan antara Juni-September 2026.

Pengungkapan Purbaya tentang pembakaran kilang Pertamina oleh mafia internal adalah bagian kecil dari gambaran besar korupsi di BUMN Indonesia. Perjuangannya melawan mafia migas yang sangat kuat adalah pertaruhan besar.

Jika menang, Indonesia bisa keluar dari jeratan korupsi sistemik. Jika kalah, Purbaya sendiri yang akan menjadi korban. Konflik ini bukan sekadar pertarungan pribadi, tetapi bagian dari strategi politik Prabowo untuk menyeimbangkan kekuatan dalam pemerintahannya. (*)

Editor : M. Subchan Abdullah