BLITAR– Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali memanas. Dua akademisi, Dr. Bona Tua Silalahi dan Dr. Tifa Fauziah, membeberkan dokumen salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang mereka terima langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan KPU Pusat. Temuan itu memunculkan dugaan baru bahwa ada perbedaan signifikan antara ijazah yang dimiliki Jokowi dan dokumen resmi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Bona Tua Silalahi menjelaskan, dokumen yang diterimanya merupakan hasil permohonan informasi publik yang diajukan melalui jalur resmi. “Saya mengajukan permohonan ke KPU DKI Jakarta, lalu KPU Pusat memberikan salinan ijazah Presiden Jokowi. Kami ingin memastikan keasliannya,” ujarnya dalam konferensi pers yang juga disiarkan di YouTube.
Menurut Bona, KPU sempat menolak memberikan dokumen tersebut dengan alasan data pribadi. Namun, setelah melalui proses hukum di Komisi Informasi Pusat (KIP), mereka akhirnya memperoleh salinan resmi. “Kami mendapatkannya dengan cara legal. Justru dari sini muncul banyak pertanyaan karena hasilnya berbeda dengan ijazah UGM yang kami bandingkan,” tambahnya.
Dalam hasil analisisnya, Bona Tua menemukan sejumlah kejanggalan pada keaslian ijazah Jokowi yang diterbitkan KPU. Salah satunya, terdapat perbedaan format, posisi logo, dan tanda tangan rektor yang tidak identik dengan ijazah asli lulusan UGM tahun 1985. “Ijazah Jokowi yang kami terima tidak sesuai dengan ijazah lain di tahun kelulusan yang sama. Kami punya tiga contoh pembanding dari lulusan 5 November 1985, dan semuanya identik kecuali milik Presiden,” paparnya.
Ia menambahkan, secara logika percetakan, ijazah yang dicetak pada waktu dan tempat yang sama seharusnya memiliki karakteristik identik. “Kalau plat percetakan berbeda, artinya ada proses cetak yang tidak bersamaan. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tegas Bona.
Selain perbedaan visual, timnya juga melakukan pemeriksaan digital menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dan Luminance Gradient untuk mendeteksi adanya rekayasa gambar. Hasilnya, ditemukan indikasi penyuntingan di area pas foto dan cap stempel. “Cap pada ijazah Jokowi tampak berada di bawah foto, bukan melintasi jas seperti pada dokumen resmi UGM lainnya,” kata Tifa Fauziah.
Dr. Tifa Fauziah, akademisi yang turut meneliti keaslian ijazah Jokowi, menyebutkan bahwa hasil analisis visual memperlihatkan adanya lapisan digital yang tidak lazim. “Pada pemeriksaan ELA, area pas foto dan tulisan ‘Ijazah’ menunjukkan tingkat error yang tinggi, artinya ada perubahan digital di situ,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada dokumen resmi, struktur digital seharusnya seragam. Namun dalam ijazah Jokowi, terdapat bagian yang lebih terang atau lebih gelap dari area sekitarnya. “Ini tanda bahwa ada perbedaan penyimpanan atau penyuntingan,” kata Tifa.
Menurutnya, bukti-bukti itu sudah cukup kuat untuk mendorong dilakukan audit forensik dokumen oleh lembaga resmi seperti Mabes Polri atau Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Kami hanya ingin kebenaran ilmiah, bukan menyerang siapa pun. Kalau memang asli, buktikan dengan data resmi dari UGM,” tegasnya.
Bona Tua dan Tifa menegaskan bahwa langkah mereka murni untuk menjaga integritas pendidikan tinggi dan transparansi pejabat publik. Mereka berharap temuan ini dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi menyeluruh.
“Publik berhak tahu. Ini bukan serangan politik, tapi uji transparansi terhadap data pejabat negara,” ujar Bona. Ia juga menyebut telah menyiapkan laporan resmi yang akan dikirimkan ke KPU, ANRI, dan Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun UGM terkait klaim yang disampaikan kedua akademisi tersebut. Pihak KPU sebelumnya menegaskan bahwa seluruh berkas calon presiden dan wakil presiden sudah diverifikasi sesuai prosedur. Namun, Bona dan Tifa menyebut hasil verifikasi itu belum pernah dibuka ke publik secara lengkap.
Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pun kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah warganet menilai langkah Bona dan Tifa berani, sementara sebagian lainnya menganggap klaim itu perlu diuji oleh lembaga forensik resmi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Bona menegaskan, pihaknya siap menghadapi risiko hukum dari tindakannya. “Kami tidak menuduh, kami meneliti. Kalau nanti terbukti berbeda, itu urusan hukum tata negara. Tapi publik harus tahu fakta sebenarnya,” pungkasnya.
Editor : Anggi Septian A.P.