KEPANJENKIDUL - Memasuki akhir tahun 2023, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Blitar masih tercapai 85,42 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 168 miliar (M). Sementara itu, serapan belanja anggaran masih 75 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar Priyo Suhartono sudah meminta seluruh OPD untuk memaksimalkan serapan anggaran pada akhir tahun ini. Terutama untuk serapan anggaran belanja modal dari kegiatan fisik. ”Secara umum serapan sudah bagus. Tapi kami minta untuk dimaksimalkan,” ungkapnya.
Menurut Priyo, penyerapan anggaran harus bisa maksimal sesuai target yang ditentukan. Termasuk penyerapan anggaran pada kegiatan proyek fisik. “Jangan sampai di akhir tahun terjadi hutang karena tidak terbayar. Organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengejar serapan,” tegasnya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran belanja akan terserap maksimal pada akhir tahun atau Desember. Adapun serapan anggaran yang masih minim adalah dari belanja modal atau kegiatan pembangunan fisik. ”Ya, yang masih minim memang dari belanja modal. Semua rekanan sudah melaksanakan pekerjaan dan hanya tinggal pencairan,” kata Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKAD) Widodo Sapto Johanes kepada Jawa Pos Radar Blitar, Jumat (1/12).
Widodo mengungkapkan, penyerapan anggaran belanja akan maksimal 100 persen pada akhir kontrak pekerjaan fisik. Setelah pekerjaan dinilai sudah tuntas, maka dilakukan pencairan oleh rekanan atau pelaksana proyek. ”Karena sudah ada kontrak masing-masing sehingga baru akan dibayarkan sesuai tenggatnya. Kontrak tersebut berbeda-beda setiap bidangnya,” jelasnya.
Menurut dia, secara realita di lapangan untuk pekerjaan proyek fisik sudah on schedule atau sesuai ketentuan kontrak. Namun, tinggal bagaimana masing-masing OPD mengajukan pencairan. Biasanya jika pekerjaan sudah mencapai progres 100 persen akan mengajukan realisasi pencairan.
”Sudah kami sosialisasikan kepada masing-masing OPD agar bisa memacu pekerjaan di lapangan. Kemungkinan pertengahan Desember sudah bisa terkumpul. Sekaligus pengajuan realisasi anggaran yang baru,” terangnya.
Sementara itu, untuk capaian PAD masih tercapai Rp 144 M dari target Rp 168 M, pemkot terus memacu capaian PAD hingga pertengahan Desember. Khususnya untuk RSUD Mardi Waluyo yang masih tercapai 75 persen dan retribusi daerah 83,93 persen. “Ya, akan terus kami pacu sehingga bisa memenuhi target,” katanya.
Adapun sumber PAD lain, lanjut dia, banyak yang sudah melampaui target. Yakni, pajak daerah 108,6 persen; pajak hotel 109 persen; pajak hiburan 107 persen; pajak reklame 122,88 persen; pajak parkir 100,5 persen; pajak air dan tanah 104 persen; pajak bumi bangunan (PBB) 102 persen; pajak restoran 98 persen.
“Hampir semua sudah memenuhi target, tinggal retribusi daerah. Alasannya bermacam-macam. Misalnya, parkir di tepi jalan masih 65 persen. Tapi kita tetap optimistis pada akhir tahun bisa tercapai,” ujarnya. Sementara itu untuk bagi hasil kekayaan daerah sudah 100 persen.
Lalu untuk capaian pendapatan di RSUD Mardi Waluyo yang belum optimal, jelas Widodo, karena ada beberapa kendala. Salah satunya adalah klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terpenuhi. “Mungkin karena klaim BPJS yang belum terbayarkan. Tapi, kami optimistis dari pihak RSUD Mardi Waluyo bisa memenuhi target,” tandasnya. (ink/c1/sub)
Editor : Doni Setiawan