SANANWETAN - Rumah sakit umum daerah (RSUD) Mardi Waluyo mengeklaim capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari badan layanan umum daerah (BLUD) kini telah mencapai 85 persen. Rumah sakit pelat merah itu kini sedang berupaya untuk memaksimalkan pendapatan, terutama dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, rumah sakit juga berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Keberadaan RSUD baru di Blitar secara tidak langsung memang memengaruhi tingkat pelayanan.
Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr Muhammad Muchlis mengatakan, unsur terbesar capaian PAD dari RSUD Mardi Waluyo berasal dari klaim BPJS Kesehatan. Porsinya mencapai 85-90 persen sesuai jumlah pasien peserta JKN. Baik itu peserta mandiri maupun bantuan pemerintah. ”Sementara itu, 10-15 persen pendapatan lainnya berasal dari pasien mandiri serta yang ditanggung asuransi,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, kemarin (5/12).
Muchlis menjelaskan, klaim BPJS dilakukan setiap periode. Selesai pelayanan administrasi akan dilengkapi dengan verifikasi data. Jika data tersebut kurang lengkap, maka bisa dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki. “Mayoritas yang kurang memang terkait administrasi. Setelah itu, pasien mengajukan klaim ulang,” jelasnya.
Nah, jika administrasi sudah selesai dan lengkap akan langsung diproses untuk penerbitan surat, setelah itu realisasi. ”Jadi kalau (capaian pendapatan) 75 persen itu salah. Data kami sampai November sudah 85,05 persen,” ujar mantan kepala dinkes ini.
Target PAD RSUD Mardi Waluyo tahun ini adalah Rp 103 miliar (M). Kini, capaian pendapatan sudah 85,05 persen atau sekitar Rp 88 M. Sementara perkiraan hingga akhir Desember mencapai 93 persen. “Jadi tidak bisa 100 persen dan selalu sama setiap tahun,” katanya.
Selain klaim BPJS, menurut Muchlis, jumlah kunjungan pasien yang dirawat ke RSUD Mardi Waluyo dan mengajukan klaim BPJS Kesehatan juga menjadi faktor capaian PAD. Selain itu, pasien berkunjung, tapi tidak ada dokter yang bisa menangani sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain.
Disinggung ihwal keberadaan RS baru, pihaknya mengaku memang ada pengaruhnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Baginya, hal itu wajar. Sebab, Blitar memiliki cakupan wilayah yang sangat luas sehingga orang cenderung mencari tempat fasilitas kesehatan yang dekat dengan rumah. Apalagi jika pelayanan yang diberikan hampir sama atau sama.
“Ibaratnya, sebuah toko atau pasar yang mengakomodasi suatu wilayah, kemudian muncul pasar baru di wilayah yang sama. Otomatis mobilitas masyarakat juga terbagi. Kecuali, menu yang ditampilkan berbeda,” bebernya.
Baca Juga: Pemerintah Desa Pasiraman Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
Namun, sejatinya setiap rumah sakit akan selalu berjalan beriringan. Bisa saling memberikan rujukan satu sama lain kepada pasien.
RSUD Mardi Waluyo, kata Muchlis, selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan. Salah satunya bisa dengan dengan mendatangkan ahli profesional yang lebih tinggi untuk bekerja di Kota Blitar, khususnya di RSUD Mardi Waluyo. Dengan begitu, tidak bersaing dengan rumah sakit di sekitarnya. “Kalau mereka tidak punya, kami punya,” tuturnya.
Di samping itu, terang dia, surat izin praktik (SIP) dokter ada tiga. Pertama, sebagai aparatur sipil negara (ASN) di salah satu rumah sakit tetap, lalu dokter lain di dua rumah sakit berbeda. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan bersaing dengan rumah sakit lain. Sebab, dokter bekerja di tiga tempat berbeda yang sama-sama memberikan kinerja baik. “Rumah sakit itu berbagi, kita saudara,” ujarnya.
Upaya lainnya yakni meningkatkan keilmuan dan fasilitas pelayanan. Dengan demikian, bisa meningkatkan kunjungan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Namun, semua itu juga disesuaikan dengan anggaran yang ada. “Jika ada anggaran, kami beli, jika tidak ya menabung,” tandasnya. (ink/c1/sub)
Editor : Doni Setiawan