BLITAR – Jelang tutup tahun, adanya pengemis dari luar kota yang masuk ke Blitar perlu jadi perhatian.
Namun, sepanjang tahun ini, Pemkab Kabupaten (Pemkab) Blitar belum menggelar operasi penertiban gelandanganpengemis (gepeng). Alasannya klasik, yakni terkait seretnya anggaran.
Subkoordinator Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar Yudo Prasmono menuturkan bahwa tahun ini memang belum melakukan penanganan terhadap gepeng. Sebab, di sepanjang tahun ini, dinsos belum menerima laporan.
“Tahun ini kita sering menangani orang terlantar. Sedangkan gepeng tahun ini jarang. Terutama gepeng asli warga kabupaten itu yang saya tidak tahu. Mungkin tidak ada di Kabupaten Blitar. Kebanyakan berasal dari luar daerah,” jelasnya.
Menurutnya, yang berwenang menertibkan di lapangan itu adalah satpol PP dan Polri. Wewenang dinsos dalam hal ini adalah melakukan rehabilitasi dan pembekalan keterampilan kepada para gepeng yang terjaring.
“Kalau ditemukan dari luar daerah, kita wajib memulangkan ke rumahnya. Tahun lalu kita memulangkan sekitar 20 gepeng. Sedangkan tahun ini tidak ada,” ujarnya.
Dalam praktiknya, dinsos pernah mendapati pengemis yang tidak mau dibina. Banyak alasan yang melatarbelakangi. Salah satunya, mengemis dijadikan pekerjaan oleh si gepeng.
“Jika ditemukan kasus seperti itu, kami sendiri juga bingung. Namun, saya yakin semua itu kembali ke lingkungan mereka. Bagaimana keluarga dan lingkungan menegur. Kami hanya memfasilitasi. Jika tidak mau, tidak apa-apa,” jelasnya.
Disinggung soal anggaran, Yudo mengaku bahwa dana yang dialokasikan untuk kebutuhan pengurusan orang terlantar, pengemis, anak jalanan, dan perawatan selter di tahun ini cenderung lebih sedikit dibanding tahun lalu.
“Sebenarnya anggaran itu sudah sesuai dengan APBD. Namun itu hanya untuk memfasilitasi. Maksudnya untuk mengirim kembali gepeng ke rumah asalnya. Untuk biaya kursus dan berbagai pelatihan, itu ditanggung oleh dinsos provinsi,” ujarnya.
Tidak jarang dinsos mengirim ke berbagai wilayah di luar Kabupaten Blitar. Seperti Jombang, Kediri, dan Sidoarjo. Tentunya hal ini dilakukan usai bekoordinasi dengan dinsos di masing- masing wilayah yang dimaksud.
“Kalau tanya nominalnya, kami tidak bisa member tahu. Namun dananya memang terbatas dan sangat minim sekali,"
"Soalnya, pengeluaran yang digelontorkan ke dinsos itu jelas tidak akan kembali atau menjanjikan keuntungan. Sehingga yang bisa kami lakukan memaksimalkan anggaran yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan anggaran ini imbas dari pandemi yang terjadi pada tahun lalu. Itu membuat pemkab memangkas anggaran yang dialokasikan ke berbagai OPD.
“Hingga kini, mungkin masih ada yang diprioritaskan agar ekonomi Indonesia kembali pulih. Kita hanya ngikut saja,” ujarnya.
Dengan kapasistas 15 orang, penampungan atau selter milik dinsos yang ada di Garum masih terbilang cukup. Namun bukan berarti dinsos bisa menerima gepeng yang baru terjaring razia kapan saja.
Sebab, dinsos juga perlu memperhatikan jumlah anggaran yang ada. Itu untuk memastikan para penghuni selter tidak terlantar.
“Karena anggaran ini terbatas. kami tidak kuat membiayai semua penghuni selter. Apalagi, kebutuhan pokok selama di selter itu ditanggung oleh dinsos,” jelasnya.
Opsi yang bisa dipilih adalah segera memulangkan gepeng yang baru terjaring razia. Itu dilakukan dengan melakukan pendataan kepada gepeng dan berkoordinasi dengan OPD di berbagai wilayah.
Sebab, lanjut Yudo, pihaknya sering mendapati adanya gepeng yang berasal dari luar kota maupun luar pulau.
“Ada juga yang dari Kalimantan atau Sumatra. Para gelandangan itu belum tentu orang Kabupaten Blitar. Kebanyakan malah dari luar daerah,” jelasnya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra