BLITAR – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Blitar semringah. Betapa tidak, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang sempat macet sudah dicairkan kemarin (29/1). Tahun ini setidaknya Rp 78 miliar anggaran daerah bakal dikeluarkan untuk kepentingan tunjangan tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Blitar Kurdianto mengakui ada keterlambatan pencairan tunjangan. Kendati begitu dipastikan bahwa TPP awal tahun ini bakal cair sebelum gaji bulan Februari ditransfer. Sebab, proses pencairan sudah mulai dilakukan sejak kemarin (29/1).
“Keterlambatan pencairan TPP ini jika dihitung ada seminggu. Hal itu karena ada penyesuaian aplikasi atau sistem baru. Sebab, mulai 2024 ini kami melakukan pencairan memakai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri,” ujar Kurdianto yang ditemui di kantornya kemarin.
Kurdi mengungkapkan, sebelumnya pencairan TPP ini memakai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIPD ini sudah ada sejak 2021 lalu dan Pemkab Blitar mulai menerapkan pada tahun ini.
Ketika transisi ini, kata Kurdi, perlu pengenalan dan penyesuaian aplikasi yang ternyata berdampak pada tertundanya pencairan TPP.
Dia mengatakan, dari segi penganggaran Pemkab Blitar sudah memakai SIPD sejak lama. Namun untuk tata usaha termasuk terkait pencairan TPP masih memakai aplikasi Simda sampai dengan Desember 2023.
“Dalam penyesuaian SIPD, ditemui banyak pergeseran pejabat di Pemkab Blitar. Sehingga harus merubah sistem. Untuk kedepannya insyallah sudah normal untuk pencairan tunjangan kinerja para ASN Pemkab Blitar. Ya pasti cair setiap tanggal 15,” ungkapnya.
Namun untuk TPP bagi ASN di bapenda dan yang bekerja di bidang kesehatan belum bisa cari Senin. Alasannya karena masih perlu pembenahan data pada SIPD. Dimungkinkan, tunjangan tersebut cair paling lambat Rabu (31/1) besok.
Keterlambatan pencairan tunjangan ini menjadi rasan-rasan dan keluhan pegawai. Kurdi juga menerima keluhan tersebut.
Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN Tunggu PP Baru Terbit, Ini yang Sudah Disiapkan Pemkot Blitar
Dia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk TPP pada 2024 ini sebesar Rp 78 milyar. Jumlah itu tidak beda dari tahun lalu. Tentu penerimaan setiap pegawai berbeda, tergantung kinerja dari ASN, seperti absensi dan catatan kegiatan pegawai. (jar/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila