BLITAR – Menilik kiprah PSBI Blitar di Liga 3 musim ini, Askab PSSI Blitar menilai perlu langkah lebih serius untuk memastikan Singo Lodro bisa berbicara banyak di kompetisi musim depan.
Salah satu opsi yang ditimbang adalah menawarkan tim agar kembali diampu pemkab. Sayang, Pemkab Blitar menilai wacana ini kurang realistis karena anggaran yang seret.
Wakil Ketua Askab PSSI Blitar Prianto Akbar menerangkan, dalam regulasi PSSI, tim yang berlaga di Liga 1 dan Liga 2 wajib menggunakan sponsor sebagai sumber pembiayaan tim dalam semusim. Itu karena dua kompetisi tersebut masuk dalam kategori profesional.
“Kalau Liga 3 itu semiprofesional. Artinya, tim yang ikut serta boleh pakai APBD. Dengan kata lain, tim ada di bawah naungan pemkab/pemkot dan bukan milik swasta melalui lembaga atau badan usaha.
Nah, dulu PSBI juga pernah diampu oleh pemkab. Nanti kami akan coba kembali tawarkan opsi ini,” ujarnya kepada koran ini, selasa (6/2).
Dia menegaskan, kondisi finansial tim PSBI musim ini jauh dari kata ideal. Kondisi itu membuat tim tidak mematok target khusus di Liga 3.
Jadi, Prianto tak heran saat melihat para pemain kehilangan motivasi bermain di babak 28 besar. “Sejak awal manajemen sampaikan bahwa mereka tidak ada anggaran, sehingga tidak ada target. Jadi, lolos sampai babak 28 besar itu sebetulnya sudah cukup baik,” imbuhnya.
Meski begitu, Prianto tak dapat memastikan pemkab memberi lampu hijau jika manajemen tim sepakat dengan usulan ini.
Untuk itu, askab berencana menggelar pembicaraan bersama PSBI dan Pemkab Blitar pada akhir bulan ini atau awal bulan depan.
“Menurut kami, hal ini akan terang jika sudah dibicarakan bersama semua pihak terkait. Ya, nanti kita jadwalkan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dispora Kabupaten Blitar Anindya Putra menilai bahwa opsi untuk menyerahkan kepengurusan PSBI ke pemkab sulit diwujudkan.
Alasannya adalah kekuatan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas. “Dibutuhkan anggaran besar untuk operasional satu tim yang bertanding di kompetisi nasional seperti Liga 3,” katanya.
Kebutuhan anggaran tim Liga 3, kata Anin, ditaksir mencapai sekitar Rp 1 miliar (M). Jika PSBI bernaung di bawah pemkab, maka bisa dipastikan sebagian besar dana hibah ke KONI untuk pembinaan tahunan bakal terserap untuk satu tim saja. Dikhawatirkan, program pembinaan atlet di berbagai cabor lain tak optimal.
“Di KONI Kabupaten Blitar kalau tidak salah ada 34 cabor. Anggaran hibah untuk pembinaan tahunan dibagi ke puluhan cabor itu.
Kalau fokus ke sepak bola, khususnya di satu tim Liga 3, cabor lain tidak dapat. Nah, jika memang ada wacana mau dikembalikan ke pemkab, sepertinya dari segi anggaran kami ndak kuat,” bebernya.
Opsi itu bisa dilakukan jika pemkab punya kekuatan anggaran yang besar. Anin juga menyinggung nilai PAD dan investasi di Kabupaten Blitar saat ini belum bisa dikatakan layak untuk menyokong tim di kompetisi nasional.
Di sisi lain, dispora menilai harus ada upaya serius untuk kembali membuat Singo Lodro bertaji. Semua pihak juga harus realistis agar tidak jadi masalah di kemudian hari.
“Kita bukannya menolak. Tapi, kita harus realistis dalam mengukur kekuatan anggaran agar semua cabor bisa melakukan pembinaan,” akunya.
Sementara itu, Manajer PSBI Blitar Demy Allam Sahati menerangkan bahwa pihaknya menyambut baik atas tawaran yang diberikan asosiasi.
Tapi, hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut oleh jajaran manajemen di internal tim berseragam merah-putih tersebut. “Pada dasarnya, itu adalah domain jajaran owner.
Kami akan bicarakan hal ini dan akan kami sampaikan saat ada pertemuan dengan askab dan stakeholder lain,” ucapnya. (dit/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila