Selasa (6/2/2024), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2023.
Evaluasi RB ini dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Blitar.
Dari hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan predikat sangat baik dengan indeks RB 71,38. Nilai ini lebih baik dari hasil evaluasi RB 2022 yakni 65,00. Selain itu, capaian tersebut juga lebih tinggi dari target perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P) yakni 65,96.
Bupati Rini Syarifah berharap indeks RB ini terus mengalami peningkatan. Sebab, hal ini berkaitan dengan kinerja ASN yang notabene harus berdampak positif bagi masyarakat.
“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras, memaksimalkan kinerja dengan output dan impact yang jelas untuk masyarakat,” katanya Rabu (7/2/2024).
Mak Rini -sapaannya- mengatakan, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi harus lincah dan cepat. Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, kini harus mengarah pada masa depan. Yaitu, berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
“Untuk itu, saya berharap apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo harus kita laksanakan,” tegasnya.
Bupati perempuan pertama di Blitar ini juga menyampaikan bahwa pada 2023 lalu ada beberapa fokus tema dalam reformasi birokrasi (RB tematik, Red).
Yakni, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada penanganan stunting, dan pengendalian inflasi serta mendorong penggunaan produk dalam negeri.
“Sekali lagi, evaluasi RB tahun 2024 nanti harus ada peningkatan. Dan, seluruh rekomendasi dari Kemenpan RB agar menjadi perhatian kita bersama dan segera ada tindak lanjut,” ujar bupati.
Baca Juga: Truk Overload di Kabupaten Blitar Ngeyel Lewat Pemukiman, Selain Mengganggu, Warga Resah Jalan Rusak
Untuk diketahui, tim penilai evaluasi RB ini tidak hanya Kemenpan RB. Namun, beberapa kementerian dan lembaga juga masuk dalam tim tersebut. Di antaranya, Kemendagri, KPK, BPKP, LAN, ANRI KemenkumHAM, BPS, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan KASN.
Dalam penilaiannya, RB general mendapat nilai 60,92, sedangkan RB tematik Kabupaten Blitar memiliki nilai 10,46. RB tematik ini meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri.
Indicator penilaian RB general antara lain tingkat penyederhanaan struktur organisasi, penerapan sistem kerja, tingkat maturitas sistem pengendalian intern, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, dan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Selain itu, ada beberapa rekomendasi dari tim penilai yang juga harus ditindaklanjuti. Misalnya, mendorong seluruh perangkat daerah agar menyelaraskan perencanaan jangka menengah (renstra) dengan perencanaan jangka tahunan (perjanjian kinerja). Termasuk review penetapan target kinerja agar lebih menggambarkan peningkatan pencapaian kinerja tiap tahun. (***)
Editor : Agus Muhaimin