BLITAR - Pemerintah daerah mulai bersiap menindaklanjuti instruksi presiden (inpres) tentang pemasangan 500 sambungan rumah air minum dan sanitasi.
Program strategis nasional (PSN) tersebut akan bergulir tahun ini. Sayangnya, anggaran yang diajukan Pemkot Blitar menyusut dari usulan sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan, pemkot bersama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP), dan PDAM Tirta Patria sudah membahas usulan anggaran melalui rapat teknis.
“Di awal, kami ajukan Rp 2 miliar (M). Lalu di proses teknis berikutnya ada asistensi beberapa kali dengan Balai PU Jatim dan OPD di Jatim. Dilihat usulan di Kota Blitar, akhirnya turun sekitar Rp 1 M,” ujarnya senin (5/2).
Pihaknya menilai usulan yang menyusut itu disebabkan oleh beberapa titik pembiayaan sambungan rumah yang menyerap anggaran terlalu besar.
Itu terdeteksi di 12 titik sambungan yang notabene terpusat. Hal ini menjadi pertimbangan usulan anggaran berkurang menjadi sekira Rp 1 M.
Pembiayaan program ini nantinya ditekel pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Anggaran pengadaan perpipaan air minum dan sanitasi sesuai inpres ini bersumber dari APBN.
“Meski begitu, secara prinsip pemkot sangat terbantu jika ini dilakukan. Karena anggarannya dari APBN, kami juga bisa menambah jaringan sambungan rumah untuk layanan air minum,” tuturnya.
Program ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan PDAM Tirta Patria. Adanya sambungan rumah baru, otomatis membantu lini bisnis PDAM sehingga berpotensi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Jika terlaksana, biaya pemasangan sambungan air minum di 500 jaringan rumah nantinya gratis. Namun, pemilik tetap membayar biaya per bulan.
“Sudah diajukan 500 jaringan tersebut bersama PDAM ke Kemen PUPR. Kami masih menunggu kelanjutannya. Butuh waktu karena ini se-Indonesia,” tandasnya. (luk/c1/sub)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila