BLITAR - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2025 tingkat kecamatan mulai digelar Selasa (27/2/2024). Pimpinan dan anggota Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar juga hadir dalam kegiatan tersebut untuk menampung dan mengawal aspirasi masyarakat.
Informasi yang berhasil dihimpun, musrenbang RKPD Kabupaten Blitar tahun 2025 ini dilaksanakan secara bergantian selama lima hari di 22 kecamatan. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar mengikuti momen tersebut sesuai daerah pilihan (dapil) masing-masing.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar Mohammad Rifai mengatakan, musrenbang RKPD merupakan momen penting untuk pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan gagasan atau usulan pembangunan tahun berikutnya.
Karena itu, sudah sewajarnya wakil rakyat mengetahui usulan dan mengawal kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang tersebut.
“Dalam musrenbang, tentu kami menampung aspirasi kades serta lurah dan tokoh masyarakat lainnya. Nantinya aspirasi tersebut dipadukan dengan hasil reses yang sudah dilakukan oleh dewan.
Jika ada usulan yang menjadi prioritas masyarakat, nanti ditindaklanjuti di musrenbang kabupaten,” ujar Rifai yang ditemui usai mengikuti musrenbang di kantor Kecamatan Sutojayan Selasa (27/2/2024).
Dia melanjutkan, usulan dari kepala desa dan lurah ini bisa ditampung dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan melalui pagu teknokratik. Itu jika usulan yang disampaikan belum diakomodasi oleh eksekutif.
Kendati begitu, sambung Rifai, tidak semua usulan bisa direalisasikan pada 2025. Sebab, skala prioritas disesuaikan dengan janji-janji wakil rakyat saat reses dan kampanye.
Selama mengikuti musrenbang di tingkat kecamatan ini, Rifa’i melihat ada usulan yang menarik dan perlu ditindaklanjuti.
Yakni, soal pembangunan jembatan di Desa Kaulon yang selama ini menjadi akses truk tebu menuju pabrik gula Rejoso Manis Indo (RMI).
“Saya siap mengawal pembangunan jembatan di Desa Kaulon. Jalan lainnya sudah bagus, tapi jembatannya yang memprihatinkan. Masterplan dan rancangan anggarannya harus segera jadi sehingga bisa dapat disetujui pembangunannya,” ungkap politikus PKB itu.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Mujib yang mengikuti musrenbang di Kecamatan Bakung.
Pihaknya memberi perhatian pada jembatan yang lokasinya di sebelah barat Monumen Trisula. Sebab, sudah diusulkan sejak 2014 dan belum ada perbaikan atau pembangunan hingga sekarang.
Mujib menyebut jembatan itu menjadi akses utama dari Desa Bululawang, Pasur, Sidomulyo, menuju kecamatan. Pihaknya menegaskan kepada jajaran dinas PUPR yang hadir di musrenbang agar hal itu menjadi prioritas pembangunan.
Tak hanya itu, Mujib juga mengaku ada kepala desa yang meminta agar jalan di Desa Kedungbanteng dilakukan peningkatan jalan dengan rabat beton.
“Pemerintah desa telah memiliki progam prioritas yang diusulkan ke daerah melalui Camat Bakung.
Cukup banyak usulannya, dari infrastruktur, bimbingan teknis peningkatan SDM pada peternakan dan pertanian, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM,” pungkasnya. (jar/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila