BLITAR - Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Blitar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Selain fasilitasi menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, di bawah komando Bupati Rini Syarifah, angka kematian ibu dan bayi juga menunjukkan tren penurunan. Ini menjadi salah satu iktiar untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas unggul melalui bidang kesehatan di kabupaten Blitar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Christine Indrawati mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Tidak hanya menyediakan fasilitas yang baik, tapi juga memastikan setiap warga Bumi Penataran bisa memanfaatkan pelayanan tersebut.
“Hingga 2023, sekitar 70 persen warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah ter-cover sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Premi ditanggung pemerintah melalui penerima bantuan iuran daerah (PBID) maupun PBIN,” jelas dia.
Secara berkala, sambung Christine, pemerintah daerah melakukan skrining ketat untuk memastikan anggaran daerah tepat sasaran.
Sebab, tidak menutup kemungkinan ada perubahan data penerima manfaat PBID. Misalnya karena meninggal dunia maupun perubahan status sosial mantan penerima manfaat PBID.
Tidak hanya itu, selama tiga tahun terakhir Pemkab Blitar juga cukup sukses dalam mengendalikan stunting. Indikasinya, prevalensi stunting di Bumi Penataran menunjukkan tren menurun.
“Di 2021, prevalensi stunting berada di angka 14,5 persen, 2022 turun menjadi 14,3 persen. Di 2023 belum ada data terbaru dari BPS, tapi jika mengacu pada data internal dinkes, angkanya juga semakin menurun,” ungkapnya.
Perempuan berkacamata ini mengatakan, ada beberapa pendekatan untuk menurunkan stunting.
Mulai dari skrining para remaja putri, konseling dan penyuluhan pasangan calon pengantin, memastikan kebutuhan energi kalori ibu hamil, hingga pendampingan bayi dan ibu pascamelahirkan.
“Biasanya kami memberikan tablet tambah darah untuk para remaja putri. Kalau yang sudah menikah kemudian hamil, dan masuk dalam kategori ibu hamil kurang energi dan kalori akan diberi tablet penambah darah, vitamin dan tambahan gizi,” jelas Christine.
Untuk bayi atau anak yang masuk kategori stunting, kata Christine, pemerintah sudah menyediakan fasilitas khusus.
Seperti konsultasi spesialis anak, terapi susu khusus, dan monitoring untuk memastikan kecukupan gizi anak.
Christine menegaskan, stunting bukan kasus yang bisa ditangani secara instan. Setidaknya pemerintah daerah melakukan intervensi dan pengawasan ini minimal 6 bulan.
Dalam proses tersebut, butuh peran aktif orang tua untuk memastikan asupan gizi anak.
“Yang tidak kalah penting, makanan bergizi itu tidak harus mahal. Selain daging, bahan makanan lain yang bisa menjadi pilihan. Seperti, ikan telur, tempe, dan sumber nutrisi lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, yang sering menjadi persoalan di lapangan adalah soal konsistensi dalam memberikan asupan makanan bergizi pada anak. Orang tua dituntut kreatif agar makanan bergizi tersebut bisa diterima oleh tubuh anak.
“Kadang anak itu bosan dengan makanan yang itu-itu saja, jadi mereka tidak mau makan. Nah, orang tua tidak boleh menyerah, harus kreatif untuk membuat olahan makanan yang menarik meski berbahan sama,” terangnya.
Dari sisi sarana prasarana kesehatan, Pemkab Blitar melalui dinas kesehatan juga terus mendekatkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.
Sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tingkat kecamatan diperbaiki. Misalnya, Puskesmas Kanigoro, Puskesmas Talun, dan Puskesmas Suruhwadang yang dalam waktu dekat mulai pelayanan.
“Meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan terus kami lakukan. Seperti Puskesmas Talun yang sebelumnya jadi satu tempat dengan kantor keluarahan, sekarang sudah dibangun terpisah agar pelayanan lebih optimal dan pasien juga nyaman,” katanya.
Pemerintah daerah juga melakukan skrining ketat dalam penanganan penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
Pada kasus ini pemerintah daerah melakukan identifikasi. Dengan begitu, penularan kasus bisa ditekan.
“Jadi kalau data kasus TB atau HIV daerah itu bertambah, bukan berarti karena ada pembiaran. Sebaliknya, upaya skrining yang dilakukan pemerintah daerah berhasil,” tuturnya.
Christine mengaku skrining PTM tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah. Sebaliknya, tim juga diterjunkan saat ada event atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan begitu, jangkauan pengawasan semakin luas.
“Untuk beberapa kasus, targetnya memang tidak sembuh, tapi pengobatan itu penting agar penyakit terkontrol. Seperti pada kasus hipertensi dan diabetes,” tandasnya. (hai/c1)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila