BLITAR - Penyebaran informasi terkait berkewajiban sertifikasi halal masih kurang digaungkan di Kabupaten Blitar. Masih banyak pengusaha besar, menengah, kecil, hingga mikro tidak tahu terkait kewajiban tersebut.
Secara aturan ketentuan sertifikasi halal dijelaskan dalam UU/33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Produk yang masih beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia temasuk di Kabupaten Blitar wajib bersertifikasi halal.
Produk-produk sertifikasi halal tersebut berupa makanan dan minuman (mamin), bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan layak untuk produk mamin. Serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
“Tidak tahu terkait regulasi itu (sertifikasi halal),” terang pedagang warung bakso asal Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Ety Sulistiyoningsih.
Dia mengetahui selama ini sertifikasi halal merupakan legalitas yang menunjukkan bahwa produk mamin tersebut sudah terjamin kehalalannya.
“Saya tidak tahu terkait aturan itu. Ini baru pertama kali saya dengar kalau ada kewajiban untuk sertifikasi halal.
Setahu saya itu pedagang besar yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Pedagang kecil seperti saya itu tidak ada kewajiban,” ujarnya.
Perempuan berkerudung tersebut merasa bahwa keadaan ini semakin memperberat kondisinya. Kewajiban tersebut bukannya mempermudah, tetapi mempersulit pedagang kecil.
Tidak hanya dia, di kawasan Bangsri masih ada banyak warga belum tahu terkait kewajiban regulasi ini.
Saat wartawan Radar Blitar berkunjung ke beberapa pedagang, mereka tampak kebingungan dan terkejut.
Pedagang lain asal Desa Ngoran, kecamatan setempat, Nurul Hidayah mengaku baru menerima sertifikasi halal.
Setelah pengajuan yang dibantu pendamping proses sertifikasi halal (PPH) membantu dalam pengurusannya.
“Alhamdulillah, sertifikasi halal saya sudah jadi Selasa (27/2) lalu. Saya senang, semoga dagangan bisa lebih laris,” ujarnya.
Pedagang es kulkul dan es boba tersebut menyayangkan masih banyak pedagang lain tidak tahu terkait kewajiban memiliki sertifikasi halal.
Dari dugaanya, sosialisasi terkait sertifikasi itu masih kurang digencarkan sehingga banyak pedagang kurang tahu.
Secara regulasi juga diatur dalam PP/39/2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
Diaturan tersebut jika masih ditemukan pedagang belum memiliki sertifikasi halal, akan ada sanksi diterima.
Yakni berupa peringatan tertulis, penarikan barang dari peredaran, hingga denda administratif. Denda administratif terbanyak Rp 2 miliar. (mg2/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila