BLITAR - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro tampaknya kurang perawatan. Indikasinya, beberapa fasilitas rusak dibiarkan.
Padahal, kondisi ini tidak hanya kurang sedap dipandang. Namun juga berbahaya bagi pengunjung.
Pantauan Koran ini, alas atau dasaran dari kayu yang digunakan untuk lantai di RTH Kanigoro ini dalam keadaan lapuk. Beberapa paku juga terlihat menonjol dan membahayakan para pengunjung.
Kepala Seksi Pertamanan dan RTH Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar, Chamim, membenarkan bahwa kayu-kayu yang ada di RTH Kanigoro sudah waktunya diperbaiki.
“Seperti makan buah simalakama, kalau kita tidak bertindak itu bisa membahayakan pengunjung. Tetapi ya bagaimana lagi, kita tidak ada anggaran untuk perawatan fasilitas RTH di tahun ini,” ujarnya.
Jika nanti ada anggaran untuk perawatan, Chamim berencana untuk menghilangkan kayu-kayu dan mengganti dengan landasan dari rabat semen.
Tetapi, dia masih belum tahu pasti kapan hal ini bisa dilakukan. Lebih lanjut, dia menceritakan bahwa pembangunan taman ini melalui dua tahap.
Pertama meliputi monumen ikon Candi Penataran dan pembuatan kios di 2017. Tahap kedua meliputi air mancur, lantai dari kayu, bangunan amfiteater, musala, kamar mandi, serta kantor yang sekarang digunakan oleh bidang pertamanan dan persampahan.
“Setelah dibangun, kayu tersebut hanya mampu bertahan sekitar dua tahun. Pertama itu tidak lapuk, tapi sambungan-sambungan itu naik ke atas. Tidak jarang dengan adanya kayu yang menonjol ini ada pengunjung yang tersandung,” jelasnya.
Setelah itu, semakin banyak kayu yang lapuk dan meninggalkan paku. Padahal, kayu yang digunakan ini digadang-gadang tahan terhadap cuaca.
Kualitasnya sekelas dengan kayu ulin Kalimantan, meskipun kayu ini diambil dari Sulawesi.
“Lantai di gazebo itu juga pakai kayu ini, bahkan terlihat jika kayu ini kondisinya masih bagus. Namun jika sudah terkena hujan, kayu tersebut tidak bertahan lama,” jelasnya.
Sumber anggaran pembangunan taman ini berasal dari APBN dengan total sekitar Rp 15 miliar dan dibagi dua tahapan.
Tahap pertama 2017 sekitar Rp 7 miliar dan tahap kedua 2018 sekitar Rp 10 miliar. Pemerintah daerah hanya sebagai penerima barang tanpa ikut dalam perencanaan pembangunannya.
“Seandaianya tahun ini bisa (perbaiki, Red), ya kita ambil dari PAK. Tapi jika tahun ini tidak bisa, mungkin tahun depannya lagi. Atau kita hilangkan saja kayunya,” jelasnya. (mg2/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila