BLITAR - TINGKAT kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar masih berkutat di angka 22,8 persen. Bahkan dalam tiga bulan terakhir justru menurun sekitar 2 persen dibandingkan Januari lalu.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar, Venina menjelaskan, belum semua pekerja di Kabupaten Blitar ter-cover program jaminan sosial ketenagakerjaan. Data terbaru menyebut hanya 22,8 persen masyarakat berstatus pekerja yang kini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ada 103.043 ribu pekerja di Kabupaten Blitar yang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Venina.
Padahal, sambung dia, jumlah pekerja Bumi Penataran sekitar 449.717. Namun, hingga kini masih belum ada setengah dari jumlah total pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mengatakan, butuh dukungan banyak pihak untuk menaikkan tingkat kepesertaan jaminan sosial ini.
Artinya, selain pemilik perusahaan atau pengusaha, pemerintah daerah juga harus membantu menyosialisasikan program pemerintah tersebut.
Berdasarkan data BPJS Keternagakerjaan Cabang Blitar, 103.043 itu terdiri beberapa kategori. Yakni, penerima upah atau peserta yang menerima upah, gaji, dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
Golongan ini jumlahnya 49.530 tenaga kerja. Kemudian, peserta BPJS Ketenagakerjaan dari golongan pekerja mandiri yang jumlahnya mencapai 35.123 tenaga kerja.
“Untuk pekerja migran indonesia (PMI) asal Kota dan Kabupaten Blitar terdapat 8.339 tenaga kerja. Untuk pekerja jasa konstruksi lebih banyak, yakni sekitar 10.051 tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Kendati begitu, sektor terbesar yakni UMKM banyak yang belum mendaftarkan pekerjanya. Kemudian untuk perusahaan besar, Venina meyakini sudah banyak pekerja ter-cover BPJS ketenagakerjaan.
Sementara di sektor usaha kecil dan mikro itu belum tersentuh. “Selain UMKM, ada juga beberapa pemilik usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Seperti di sektor pedagang, petani, peternak, dan nelayan,” terangnya.
Menurut Venina, ada beberapa alasan masyarakat belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dia menduga karena masyarakat belum paham atau belum tersosialisasikan secara masif program tersebut.
“Selain itu ya mereka tidak mau mengerti atau sadar akan perlunya jaminan sosial. Itu saja. Padahal, kami sudah masuk ke desa-desa untuk melakukan sosialisasai,” pungkasnya. (jar/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila