BLITAR - Segudang pekerjaan rumah membayangi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Blitar. Salah satunya, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) masih sangat minim.
Hingga kini hanya 1.200 rumah tidak layak yang sudah diperbaiki. Padahal, merujuk data 2021, ada sekitar 8.000 RTLH di Bumi Penataran.
Ini terjadi karena dukungan anggaran dari pemkab dan pusat masih terbatas.
Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Blitar, Arief Djaelani menjelaskan, RTLH di Kabupaten Blitar masih banyak belum terselesaikan.
Kategori RTLH ini cukup banyak. Mulai dari akses air minum, sanitasi yang kurang baik, kondisi atap, atau lantai dan dinding rumah tidak memenuhi standar hunian.
“Ada lagi soal luasan lahan. Seharusnya satu orang itu memiliki luasan 9 meter persegi. Namun di Kabupaten Blitar masih tidak memenuhi unsur tersebut.
Bahkan ini masih 10 persen yang tertangani. Maka, saya berharap ada penambahan dana agar permasalahan ini cepat selesai,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, bahwa penyelesaian permasalahan ini tidak memiliki jangka waktu tertentu. Walaupun begitu, penanganan lebih cepat semakin baik.
Sejauh ini penanganan RTLH terbanyak bersumber dari bantuan pusat. Itu melalui dana alokasi khusus (DAK) atau banguan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
“Sejak 2023, program DAK dari pusat ini sudah tidak ada. Entah nantinya gimana. Mungkin dengan adanya pergantian presiden ini, program serupa akan ada lagi,” harapnya.
Pemerintah, kata dia, juga melakukan berbagai upaya untuk penyelesaian masalah ini. Itu seperti koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain itu juga mengalokasikan anggaran dari dana alokasi umum (DAU) seperti yang dilakukan tahun ini. Setidaknya, ada 59 unit RTLH yang akan diperbaiki tahun ini.
“Itu ada di Kecamatan Wates, Doko, Talun, Wlingi, dan Wonotirto. Bahkan di awal tahun ini sudah ada pelaksanaan di Wonotirto dengan dibantu oleh program TMMD.
Dari 59 unit yang direncanakan, ada 15 unit sudah dibangun,” jelasnya.
Rencananya akan ada lagi penambahan perbaikan 129 RTLH yang anggaranya bersumber dari BSPS. Ada beberapa lokasi yang dipilih untuk program ini.
Di antaranya, Kecamatan Binangun, Ponggok, Sanankulon, Selorejo, dan Srengat. Sampai detik ini, program ini masih dalam proses verifikasi calon pemerima bantuan.
“Di tahun ini, ada dua program tersebut. Per unit rumah menghabiskan Rp 20 juta. Sedangkan untuk verifikasi itu penting, soalnya terkadang data yang dikirimkan tidak cocok dengan kondisi lapangan.
Ada kalanya rumah layak justru dapat bantuan. Maka dengan adanya verifikasi ini, jika ditemukan hal seperti itu, anggaran pembangunan ini bisa dialihkan ke yang membutuhkan,” katanya.
Dari 8.000 RTLH tersebut, penyebarannya merata di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Namun, Kecamatan Ponggok menjadi wilayah paling banyak RTLH yang patut menerima bantuan. (mg2/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila