BLITAR - Realisasi target stunting 2023 Kabupaten Blitar tidak sesuai ekspektasi. Pasalnya, dari hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) Kabupaten Blitar, prevalensi stunting naik 6 persen dari tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar Christine Indrawati mengaku kaget dengan naiknya angka stunting tersebut.
Pada 2022, prevalenisi stunting masih di kisaran 14,3 persen. Namun, hasil survei 2023 naik menjadi 20,3 persen.
Dinkes bakal melakukan penanganan spesifik bagi anak yang sudah dinyatakan stunting dan perempuan hamil.
Pihaknya mengaku telah melakukan rapat dan evaluasi terkait naiknya angka stunting di Kabupaten Blitar.
“Semua OPD yang terlibat penanganan stunting merasa sudah berupaya maksimal. Namun hasil survei harus evaluasi, apakah yang dilakukan kemarin sudah benar atau kurang tepat sasarannya,” kata Christine.
Perempuan berkacamata ini sempat protes terkait hasil SKI, meskipun 17 daerah lain juga mengalami hal yang sama.
Sayangnya, fakta tersebut tidak bisa diubah dan harus menjadi bahan intropeksi untuk Pemerintah Kabupaten Blitar.
Selain itu, dinkes telah melakukan beberapa kali rapat internal. Terakhir rapat bersama tenaga gizi puskesmas untuk sama-sama evaluasi.
Mulai dari persiapan mapping hingga perbaikan sistem laporan yang lebih valid. Seminggu yang lalu, pihaknya juga rapat bersama bappeda, dinas KBPPPA, dinsos, dan DPMD.
“Saya belum ketemu bupati. Tentu kami inginnya kembali di angka 14 persen sesuai target nasional. Kalau bisa di bawah 14 persen itu lebih baik,” tuturnya.
Christine menjelaskan, semua kecamatan menjadi lokus stunting. Dari surat keputusan bupati tentang lokasi fokus stunting, ada 48 desa dan kelurahan yang mendapatkan perhatian lebih.
Dari hasil evaluasi dinkes, penyebab kenaikan stunting karena data D/S atau jumlah balita yang ditimbang di posyandu, dibandingkan dengan jumlah balita yang ada di wilayah kerja posyandu, terpaut jauh.
Bila angka D/S jumlahnya naik, maka dipastikan anak yang ditemukan stunting juga banyak.
“Angka D/S Kabupaten Blitar memang naik. Pada tahun 2022 hanya 60 persen. Namun, pada 2023 hingga 76 persen. Selain itu juga disebabkan karena alat kesehatan baru, antropometri yang juga mendeteksi anak stunting,” ujar Christine.
Alat antropometri ini dimiliki tiap posyandu. Dalam alat baru ini bisa dideteksi anak yang stunting.
Dengan begitu, dalam kinerja dinkes, semakin banyak ditemukan anak stunting, maka hasil kerjanya dinilai bagus.
Menurut Christine, menjadi tugas semua pihak untuk menurunkan angka stunting. Yakni dengan menyembuhkan anak stunting ini dari status gangguan pertumbuhan.
Pihaknya sudah mengusahakan dengan maksimal untuk menekan angka stunting dengan pemberian makanan tambahan.
Namun, ada yang belum dilakukan mendalam oleh dinkes. Yakni, mapping permasalahan atau penyebab anak terkena stunting. Pihaknya akan melakukan mapping pada dua minggu ke depan.
Stunting dipengaruhi oleh pola asuh, penyakit bawaan seperti hidrosefalus, bibir sumbing, jantung lemah, dan lainnya. Tidak hanya itu, stunting juga dipicu oleh kondisi ekonomi dan daya beli.
“Nantinya setelah dilakukan mapping penyebab stunting ini, kami bisa berbagi peran dengan stakeholder yang menangani stunting ini. Terkait akses gizi kurang ini, kami berkoordinasi dengan dinas sosial, bappeda, atau DPMD,” pungkasnya. (jar/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila