BLITAR - Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar telah menerjunkan 1.800 kader dan PKK untuk mencegah stunting. Sayangnya, itu tidak mampu untuk membendung naiknya prevalensi stunting di Bumi Penataran.
Merujuk hasil survei 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Blitar tembus 20,3 persen. Naiknya angka stunting ini jadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Kepala Bidang Kelugar Berencana (KB) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Ony Irawan tampak kaget dengan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI).
Hal tersebut di luar prediksi mengingat telah melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting.
Menurut Ony, hasil penilaian stunting dari SKI yang dilakukan survei hanya 1.100 dari 76 ribu balita di Kabupaten Blitar.
Sehingga data tersebut berasal dari sampling dan tidak menggambarkan kondisi satu wilayah. Meski faktanya kemungkinan tidak seperti itu, Pemkab Blitar harus melakukan evaluasi.
“Sebetulnya kami sudah berupaya untuk menekan angka stunting. Namun hasil survei ternyata malah naik. Padahal kami telah menerjunkan kader stunting 1.800 se-kabupaten dan tim PKK yang ada di desa untuk melakukan pendampingan serta pencegahan,” ujar Ony saat ditemui di kantornya.
Dia melanjutkan, pendampingan itu langsung kepada sasaran keluarga risiko stunting. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan monitoring bayi dua tahun (baduta) hingga bayi lima tahun (balita).
Dari pendampingan ini bisa diketahui potensi stunting. Keluarga berisiko stunting seperti anemia atau kurang gizi, langsung dirujuk ke puskesmas.
Dinas P3APPKB akan berupaya lebih giat lagi melakukan aksi nyata untuk menekan angka stunting.
“Semua daerah yang angka stunting-nya naik pasti pusing mengetahui ini. Harapannya bisa seperti Surabaya dan Situbondo yang angka stunting-nya sudah di bawah 5 persen. Saat kami hitung, ada 18 daerah yang naik termasuk Kabupaten Blitar. Sedangkan yang turun ada 20 daerah,” ungkapnya.
Dia menyebut, naiknya angka stunting tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas P3APPKB. Sebab, banyak dinas lain yang juga ikut menangani stunting dan sudah beberapa kali melakukan rapat. Pihaknya terbuka untuk berkolaborasi menangani stunting dengan bappeda, dinkes, dinsos dan lainnya.
Dia menegaskan, bahwa Pemkab Blitar tidak bisa mengawasi semua keluarga yang berisiko stunting.
Untuk itu, keluarga berisiko stunting harus sadar dan memperbaiki pola makan, hidup dan akses gizinya.
“Bisa juga ada pengaruh dari pernikahan dini, namun tidak banyak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Kami upayakan angka stunting bisa kembali normal untuk kualitas sumber daya manusia bisa lebih baik,” pungkasnya. (jar/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila