BLITAR - Ratusan juta mengalir tiap tahun di Bumi Penataran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Misalnya, bantuan keuangan khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jatim.
Kepala Bidang Kelembangaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Deni Risdianto menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintah Provinsi Jatim menyalurkan sejumlah program ke daerah. Salah satunya program untuk pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan.
“Ya, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah di masing-masing. Agar masyarakat bisa mampu memberdayakan ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dalam program ini modal yang diberikan pemerintah kepada perempuan ini sebesar Rp 2,5 juta per orang.
Anggaran tersebut diserahkan ke tim dari desa yang sudah ditunjuk. Tim ini membelanjakan kebutuhan penerima BKK.
“Jadi ada pendamping dari provinsi dan pendamping dari desa. Dengan anggaran yang ada mereka nanti membelikan alat-alat lengkap. Dari bahan sampai dengan alat, semua dibelikan,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan bahwa program bantuan ini hanya diberikan satu kali. Selain itu, pemerintah juga mengakui bahwa pihaknya terus memonitoring untuk mengetahui perkembangan bantuan yang diberikan.
Tahun ini, ada empat desa dengan total 187 KK yang dapat bantuan dalam program Jatim Puspa itu. Yakni, Desa Gaprang sejumlah 42 KK, Desa Balerejo sebanyak 57 KK, Desa Sumberasri sejumlah 48 KK, dan Desa Gandekan sebanyak 40 KK. “Per tahun biasanya sekitar 30 KK. Secara pastinya ada di data provinsi,” akunya.
Sedangkan untuk desa berdaya, merupakan dana yang diberikan pemerintah untuk diberikan ke desa-desa yang memiliki ikon desa dan sudah masuk dalam kategori desa mandiri.
Serupa dengan Jatim Puspa, dalam program desa berdaya ada pemberian bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mengangat ciri khas desa.
“Setelah jadi, nanti pembanguanan fasilitas jadi milik desa. Agar desa bisa mengembangakan ikon yang dia miliki. Agar desa mampu menggerakan roda ekonomi,” ungkapnya.
Tak tanggung-tanggung, untuk membangun desa ini anggaran yang disediakan cukup banyak. Tiap desa dijatah Rp 100 juta. Dengan rincian 70 persen kegiatan dan 30 persen operasional.
Sejauh ini, desa berdaya yang telah dicanangkan sejak 2021 sudah ada 12 desa yang dapat dana tambahan. Itu seperti Desa Binangun, Desa Kendalrejo, Desa Slorok, Desa Jugo, dan Desa Siraman.
“Di tahun ini ada dua desa yang dapat anggaran BKK. Yaitu Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro dengan tujuan pengembangan kampung jambu dan Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan dengan tujuan pengembangan ngopi senja di pesisir sungai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa program-program ini selalu ada tiap tahun. Selain itu jumlah penerima bantuan ini selalu berbeda-beda sesuai dengan hasil verifikasi Pemprov Jatim. (mg2/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila