Desa Berdaya EkoBis Entertainment Hukum & Kriminal Hukum dan Kriminal Kawentaran Lifestyle Nasional Otonomi Pendidikan Politik

Imbas Anggaran dari Pemkot Blitar Terbatas, Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Ini Harus Jalan di Tempat

Noormalady Usman • Rabu, 5 Juni 2024 | 21:00 WIB
PEJUANG USAHA: Lurah Klampok Mohammad Caesar Alfonso dan Wijaya Prima Saputra menunjukkan salah satu produk unggulan Bebek Ungkep Yuk Sri di rumah produksinya di Kelurahan Klampok, Jumat (31/5).
PEJUANG USAHA: Lurah Klampok Mohammad Caesar Alfonso dan Wijaya Prima Saputra menunjukkan salah satu produk unggulan Bebek Ungkep Yuk Sri di rumah produksinya di Kelurahan Klampok, Jumat (31/5).

BLITAR - Keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi hambatan utama kelurahan untuk mengekspose berbagai kegiatan dan inovasi.

Hal itu membuat kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akhirnya terlihat jalan di tempat.

Selama ini pemerintah kota (Pemkot) Blitar memang sedang fokus untuk mengembangkan program RT keren, di mana ada anggaran kepada kelompok masyarakat di tingkat RT.

Tapi, kelurahan hanya sekedar “mengetahui” kalau RT di kelurahan terkait telah mendapatkan anggaran.

Lurah Klampok, Muhammad Caesar Alfonso, merasakan kondisi keterbatasan anggaran yang dimiliki kelurahan tersebut.

Desa mungkin masih memiliki dana desa (DD) dan dana alokasi desa (ADD). Anggaran tersebut sudah bisa meng-cover berbagai kegiatan dan pelayanan yang ada di desa.

“Ya, selama ini memang kelurahan keterbatasan anggaran. Kalaupun ada, hanya untuk pelayanan dan kegiatan yang skalanya kecil,” ungkapnya.

Menurut dia, hal ini akan disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan tahun depan.

Usulan anggaran untuk kelurahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan dan pendampingan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

“Ini akan saya usulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan, karena memang kelurahan tidak bisa bergerak, khususnya kalau ada inovasi atau kegiatan masyarakat yang butuh dipublikasi,” jelasnya.

Paling terlihat, terang Caesar, adalah jika UMKM yang menjadi binaan kelurahan butuh pendampingan.

Meskipun itu adalah leading sector-nya dinas terkait, tapi tentu sebagai pemangku wilayah harus mengetahui dan ikut berperan meningkatkan kesejahteraan warganya.

“Saya berharap hal ini menjadi perhatian pemangku kebijakan yang lebih tinggi. Minimal pihak kelurahan bisa ikut mengangkat warga jika membutuhkan,” harapnya. (*/c1/ady)    

Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila
#Keterbatasan anggaran #kelurahan #pemkot