BLITAR - Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) menjadi pekerjaan rumah di Bumi Penataran.
Pemerintah dan stakeholder terkait memiliki peran sangat penting untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terlebih untuk mencapai target nasional Zero Stunting 2030.
Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Blitar, Nanik Sri Suryanti mengatakan, ada tiga faktor yang menjadi pemicu stunting khususnya di Bumi Penataran.
Yakni, pola asuh, penyakit kronis, dan kondisi ekonomi rendah. Dari ketiga hal tersebut, faktor tertinggi penyebab kasus stunting ialah pola asuh yang kurang tepat.
“Stunting di tempat kita itu disebabkan oleh pola asuh atau pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak yang masih kurang. Jadi bukan berarti orang mampu pasti bisa mengasuh anak dengan baik dan orang miskin tidak bisa,” ujarnya.
Menurutnya, terlalu sibuk kerja kadang membuat orang tua lalai dengan kebutuhan gizi dan nutrisi anak. Alhasil, anaknya pun teridentifikasi atau masuk kategori stunting.
“Soalnya untuk memberi pola asuh yang sehat dan bagus itu membutuhkan perhatian. Sehingga gizi ataupun nutrisi anak bisa tercukupi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini, Nanik mengungkapkan bahwa IBI tidak bisa bergerak sendiri. Menurutnya, semua pihak harus ikut terjun dalam penuntasan stunting.
Tak cukup pemerintah melalui perangkat daerahnya. Masyarakat, tokoh agama, hingga pemerintah desa harus ikut memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di lingkungannya.
Selain kebutuhan gizi anak, kata dia, masyarakat juga harus paham bahwa stunting juga bisa diakibatkan oleh kondisi ibu yang belum siap untuk melahirkan.
Hal ini dilihat dari beberapa sisi, mulai dari usia maupun kondisi fisik ibu sebelum hingga setelah melahirkan.
“Selama ini, kami bersama pemerintah sering sekali turun ke lapangan untuk memberikan edukasi terkait kesiapan dalam persalinan,” katanya.
Edukasi ini tidak hanya berlaku untuk perempuan yang sudah menikah. Nanik menegaskan, remaja putri yang sudah masuk masa produktif juga tidak luput dari sasaran sosialisasi. Ini penting untuk memastikan mereka mampu dan siap menghadapi persalinan hingga mengasuh anak pascamelahirkan.
Khusus untuk kasus stunting, Nanik menyatakan kesiapan untuk merealisasikan program prioritas nasional Zero Stunting 2030.
Namun, pihaknya juga berharap masyarakat terbuka. Artinya mau memeriksakan anaknya saat ada gejala atau tanda-tanda kekurangan gizi.
“Kadang masih ada masyarakat tidak mau periksakan anaknya, padahal sudah jelas kondisinya kurang gizi. Sebagian orang malu untuk mengakui anaknya punya masalah gizi,” terangnya.
Menurunya, stunting bisa disembuhkan. Pemerintah saat ini memiliki program dan layanan untuk memperbaiki kondisi anak yang mengalami kurang gizi atau gizi buruk.
Setidaknya akan ada intervensi berupa pengawasan rutin oleh ahli serta pemberian asupan makanan yang tepat dalam kurun waktu tertentu.
“Perhatian yang diberikan itu seperti pemberian makanan pemulihan selama tiga bulan sampai terbebas dari stunting.
Nanti juga ada pemeriksaan dari ahli gizi dan spesialis anak saat dirujuk ke rumah sakit. Anak stunting atau kekurangan gizi dan yang memiliki penyakit kronis bisa dibawa ke rumah sakit. Pemerintah akan memberikan pelayanan melalui rumah sakit,” jelasnya. (mg2/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila