BLITAR - Selama kurun waktu enam bulan, realisasi untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) masih minim.
Dari Januari hingga Juni, pajak yang diperoleh sekitar 25 persen. Padahal, tahun ini Pemkab Blitar menargetkan mampu mendapat pajak sebesar Rp 45 miliar (M).
Kasubid Pelayanan dan Konsultasi Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Imam Solichin mengungkapkan, lambannya realisasi PBB-P2 dirasa wajar karena di tahun-tahun sebelumnya sering mengalami hal serupa.
“Kalau PBB itu alurnya di semester awal selalu sedikit. Baru mulai ada peningkatan di semester kedua. Saya yakin target Rp 45 M itu bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Lanjut dia, PBB-P2 memiliki jatuh tempo pada September nanti. Dengan kondisi tersebut, kebanyakan masyarakat memilih membayar pajak ketika mendekati hari akhir.
Biasanya pertumbuhan jumlah pembayaran pajak ini akan mulai terlihat di bulan ketujuh hingga kesembilan. “Dari tahun ke tahun, optimalisasi pajak sering terjadi di bulan-bulan tersebut,” tandasnya.
Untuk menjaga stabilitas dan terpenuhinya target pendapatan dari sektor PBB-P2, bapenda akan terus monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu bisa tertangani, terutama di semester kedua ini.
“Kami akan mengingatkan lagi masyarakat untuk patuh membayar pajak. Pemberitahuan ini kami koordinasikan dengan aparatur kelurahan dan desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, kami menyiarkan melalui radio dan spanduk,” ungkapnya.
Sekadar informasi, mulai Maret tahun ini bapenda sudah melakukan terobosan terbaru dalam pembayaran PBB-P2. Penyetoran pajak ini dilakukan dengan menggunakan QRIS dan virtual account.
Langkah pemerintah ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. (mg2/c1/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila