BLITAR – PT BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) kini telah berubah nama menjadi BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda. Sejalan dengan perubahan tersebut, badan usaha milik daerah (BUMD) ini boyongan. Kantor pusat semula di Tulungagung, kini berpindah di Kabupaten Blitar.
Perubahan nama dan pindah kantor ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Rini Syarifah, mewakili pemerintah daerah, sebagai pemegang saham pengendali (PSP), Kamis (8/8).
Momen tersebut sangat spesial karena dilakukan pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-16 BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda.
Bupati Rini Syarifah memberikan apresiasi kepada jajaran komisaris, direksi, dan karyawan BUMD ini. Sebab, perusahaan yang hampir gulung tikar tersebut berhasil bangkit dan menunjukkan progres yang positif.
“Kami ingat betul kondisi perusahaan ini tiga tahun lalu. Non performing loan (NPL) hampir mencapai angka 80 persen. Hampir tidak mungkin dilanjutkan usahanya,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, kata dia, wakil rakyat juga sudah menyarankan ada pembubaran BUMD ini. Maklum, selama ini nyaris tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, DPRD mendesak agar BUMD ini disuntik mati alias dibubarkan.
Melihat kondisi tersebut, pada 2021, pemerintah mengambil langkah koordinasi dengan OJK untuk melihat peluang usaha sekaligus recovery-nya jika masih memungkinkan untuk dipertahankan.
“Alhamdulillah masih ada peluang dan OJK menerima dengan baik komitmen pemerintah untuk menyehatkan BUMD ini,” katanya.
Mak Rini mengatakan, langkah berikutnya yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan internal. Dengan melibatkan panitia seleksi (pansel), dilakukan pergantian personel di struktur organisasi PT BPR Penataran yang kala itu masih PT BPR HAS.
“Kami tidak melakukan intervensi. Tim pansel memilih orang-orang yang punya kapabilitas dan mau berjuang lebih dulu untuk penyehatan. Karena kondisi BPR saat itu terus menurun,” ungkapnya.
Bupati menyebut perjuang ekstra keras dilakukan oleh personel baru. Lambat laun, ada progres yang lumayan positif meski belum bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah. “Ya ibarat orang masuk ICU, butuh proses, juga butuh asupan yang tepat untuk kembali sehat dan produktif,” jelasnya.
Kini, NPL PT BPR Penataran tinggal 12 persen. Artinya, sebagian besar persoalan kredit berhasil diselesaikan dengan baik. Bupati berharap pada 2025 nanti NPL bisa terus diturunkan paling tidak di angka 5 persen.
Bupati juga terus mendorong agar kantor pusat pindah ke Kabupaten Blitar. Dengan harapan, BUMD tersebut dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk Kabupaten Blitar. “Kan agak aneh ya, perusahaan milik Blitar, tapi kantor pusatnya di Tulungagung. Melalui proses yang panjang dan syarat yang tak mudah, mulai hari ini kantor pusat berada di Kabupaten Blitar,” katanya.
Menurut dia, momen tersebut merupakan sejarah sejak 16 tahun BPR Penataran berdiri sebagai BUMD. Selain mulai produktif, juga berkantor pusat di Bumi Penataran. “Sudah mulai bisa lari kencang, tinggal nanti di-support agar bisa berkontribusi untuk daerah,” harapnya.
Di lokasi yang sama, Komisaris Utama BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda Agung Andoko Putro menambahkan, tugas pertama saat pergantian pengurus adalah peningkatan kredit sebagai sumber pendapatan.
Berikutnya, peningkatan kualitas alias menurunkan angka NPL alias kredit yang bermasalah. “Jadi, penurunan NPL ini bukan semata karena pertumbuhan kredit, melaikan keberhasilan dalam menekan jumlah kredit macet,” katanya.
Dia menyebut bahwa dulu ada sekitar Rp 12 miliar total kredit macet. Padalah, total jumlah kredit sekitar Rp 15 miliar. Artinya hanya sekitar Rp 3 miliar kredit yang lancar. “Sekarang hanya tinggal Rp 3 miliar kredit yang bermasalah dan butuh perhatian,” ungkapnya.
Agung mangatakan, ada banyak hal yang dilakukan untuk mengendalikan kredit macet tersebut. Salah satunya penanganan khusus melalui jalur hukum. “Ditangani melalui perdata atau pidana, jika memang tidak bisa, di-reschedule. Dan penanganan ini juga dalam pengawasan OJK,”tuturnya.
Dia mengaku akan terus mengawal progres positif yang sudah dilakukan. Tidak hanya penyehatan dan menekan kredit macet, tapi juga pengembangan usaha agar segera bisa membawa manfaat untuk masyarakat.
“Sebagai BUMD, BPR tidak hanya berpikir soal profit saja. Tapi juga harus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Karena itu, teman-teman saat ini juga terus membuat program-program yang sesuai dengan hal tersebut,” tandasnya. (hai/c1/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila