BLITAR - Tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp 27 miliar untuk pembangunan drainase dan talud. Angka ini lebih besar sekitar Rp 8 miliar, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sejumlah Rp 19 miliar.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan, mengatakan, pembangunan drainase ini merupakan upaya pemerintah untuk memperpanjang usia aspal.
Soalnya, tanpa ada drainase aspal akan tergerus oleh aliran atau genangan air saat memasuki musim penghujan.
“Memang setiap tahun itu ada pekerjaan untuk pembangunan drainase. Terutama di tahun ini, soalnya kita memang butuh banyak. Alasannya, belum seluruh ruas jalan di kabupaten ter-cover drainase,” ujarnya.
Dari perkiraan Hamdan, sejauh ini tidak sampai 50 persen wilayah jalan di kabupaten yang memiliki drainase. Akibatnya, hampir setiap tahun pemerintah harus menggelontorkan sebagian dana untuk perbaikan jalan.
Untuk saat ini, pembangunan drainase sudah terjadi di beberpa wilayah kecamatan. Terutama yang dirasa memiliki kerusakan jalan paling parah, seperti Wlingi, Ponggok, Wonodadi, Udanawu, dan Gandusari. Selain jalan yang parah, pembangunan ini juga difokuskan di jalan kabupaten.
Sedangkan, di daerah selatan pembangunan berbeda yang dilakukan. Di Blitar Selatan, difokuskan untuk pembuatan talud dengan alasan memiliki kontur tanah gerak.
Sehingga memiliki kerawanan yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan wilayah lain. Makanya, ini menjadi prioritas utama daripada untuk drainase.
“Di sana itu sering terjadi longsor, jadi memang perlu penguatan tebing. Sedangkan, anggaran kita terbatas. Makanya untuk pembangunan drainase tidak dilakukan di sana, melainkan di dataran rendah yang memiliki kontur tanah stabil. Intinya, kita utamakan yang lebih penting,” jelasnya.
Selain sebagai pengaman, pembangunan yang gencar ini merupakan upaya PUPR untuk memperbaiki fasilitas yang sempat tidak terurus saat pandemi kemarin. Harapannya, melalui pembangunan ini dapat memperpanjang usia jalan.
“Pekerjaan proyek ini diperkirakan selesai di tahap pertama, yakni sekitar Oktober atau November. Jadi masih memerlukan beberapa bulan lagi, soalnya di lapangan ada banyak kontraktor lokal yang mengerjakan,” akunya.
Untuk mewaspadai kecolongan di lapangan, Hamdan mengaku, sudah ada konsultan pengawas yang memantau perkembangan proyek. Bahkan, dia mengaku sudah sering memberikan tekanan agar para pengawas ini bekerja secara maksimal.
“Ini memang menggunakan anggaran yang cukup besar. Jadi, jika nanti dilapangan ditemukan spesifikasi yang tidak sesuai ketentuan, akan kami tegur dan diminta perbaiki. Jika tidak dilakukan, maka akan ada klaim untuk mengembalikan sejumlah uang ke negara. Ini sudah ada kesepakatan di awal kontrak,” ungkapnya. (mg2/ynu)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila