BLITAR - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Blitar ditargetkan bakal beroperasi pada Desember. Saat ini, proyek yang mengabiskan anggaran miliaran rupiah itu dalam tahap finising.
MPP merupakan bangunan dua lantai yang nantinya berisikan sejumlah pelayanan publik. MPP dibangun untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Sedikitnya ada 20 jenis layanan publik yang akan beroperasi di MPP. Bahkan, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar juga akan berpindah di MPP.
Nantinya, semua aktivitas pelayanan dialihkan di MPP. ”Ya, nanti semua boyongan ke sini (MPP, Red),” kata Kepala DPMPTSP Kota Blitar Heru Eko Pramono.
Dengan begitu, kantor DPMPTSP yang lama di Jalan Jawa tidak difungsikan. Semua aktivitas beralih di MPP. “Jika nanti menggunakan dua kantor membuat biaya operasional tinggi,” ujarnya.
Proyek MPP merupakan salah satu proyek strategis milik Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Proyek ini digarap dalam dua tahap.
Tahap pertama pada 2023 lalu menelan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Sedangkan anggaran proyek di tahap kedua tak jauh berbeda dengan tahap pertama.
MPP digadang-gadang menjadi pusat pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbagai layanan.
Mulai dari layanan perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, keimigrasian hingga perpajakan.
Ke depan, masyarakat tak lagi wira-wira ke kantor terkait mengurus dokumen perizinan dan lain sebagainya, tetapi cukup di MPP.
Selain MPP, proyek strategis lainnya adalah pembangunan dua kantor kelurahan. Tahun ini dua kantor kelurahan yang dibangun adalah kantor Kelurahan Bendogerit dan Kelurahan Blitar. Pemkot mengalokasikan sekitar Rp 8 M untuk pembangunan dua kantor tersebut.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario mengungkapkan, secara umum progres proyek fisik berjalan sesuai rencana.
Rata-rata progres mencapai sekitar 60 persen. Pemkot meminta kepada pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari batas akhir kontrak.
Jangan sampai pekerjaan dirampungkan mepet di akhir kontrak, yakni akhir Desember. Sebab, setelah pekerjaan fisik rampung akan ada proses administrasi pencairan.
”Proses pencairan ini kan juga membutuhkan waktu. Jika sudah ganti tahun anggaran, tentu tidak bisa dicairkan dan harus di tahun depan,” tandasnya. (sub/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila