BLITAR - Organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Penataran belum bisa memastikan kegiatan yang bakal dikerjakan di 2025. Itu karena pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2025 belum dilakukan.
“Kalau soal kegiatan belum. Tapi gambaran kasar program tentu sudah ada,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, Senin (28/10).
Anin mengatakan, ada beberapa program di 2024 yang tetap harus dikerjakan tahun depan. Misalnya, terkait indeks pembangunan pemuda (IPP). Itu meliputi program dan kegiatan di bidang pendidikan, Kesehatan, hingga wirausaha.
Menurut dia, peran dan potensi kalangan muda harus digarap dengan optimal. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah harus memastikan fasilitas dan kebutuhan lainnya terakomodasi untuk mewujudkan hal tersebut.
“Untuk bidang olaharaga ada beberapa event yang tentunya menjadi prioritas. Misalnya, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025 yang rencananya dilaksanakan di Malang,” katanya.
Tidak hanya akomodasi untuk mengikuti kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga harus mempersiapkan beberapa kebutuhan lain agar momen tersebut bisa diikuti dengan optimal. Salah satunya, reward untuk atlet yang nanti mendulang prestasi. Menurut dia, hal itu penting untuk menambah motivasi atlet-atlet saat bertanding.
“Untuk kepentingan jangka panjang, pembinaan dan pendidikan bagi atlet juga perlu dilakukan. Baik untuk yang masih di sekolah maupun yang sudah masuk lingkungan profesional,” terangnya.
Disinggung soal sarana prasarana olahraga, mantan Camat Garum ini menyadari, bahwa dinas yang dipimpinnya tersebut masih seumur jagung. Karena itu, pihaknya juga tidak terburu untuk melengkapi kebutuhan sarana prasana penunjang di lingkungan kepemudaan dan olahraga.
“Umur dispora masih setahun pascapisah dengan pariwisata dan kebudayaan. Jadi pelan-pelan kami juga akan upayakan untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan,” tutur Anin.
Menurut dia, ada beberapa cabang olahraga yang sudah menyumbang banyak prestasi di tingkat regional maupun nasional. Misalnya, sepak takraw, wushu, taekwondo dan karate. Kendati begitu, bukan berarti cabang olahraga yang lain tidak mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari pemerintah daerah.
“Kalau soal anggaran kami belum bisa memastikan, yang jelas atlet membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang prestasi, ” tandasnya.
Kebutuhan mengikuti event tersebut memang besar. Berkaca pada gelaran event-event sebelumnya, pemerintah daerah kudu berani merogoh anggaran miliaran rupiah untuk akomodasi atlet dan bonus prestasi. (hai/ady)
Editor : Anggi Septian A.P.