BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melakukan oritentasi kepada ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada (22/10).
Orientasi ini penting dilakukan untuk pengenalan status aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, untuk mencegah adanya pelanggaran pejabat.
Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Achmad Budi Hartawan mengatakan, orientasi PPPK ini dilakukan selama tiga hari mulai 22–24 Oktober, dengan diberikan pembekalan materi sehari penuh. Materi yang diberikan terkait pengenalan kinerja ASN, kebangsaan, dan integritas ASN.
“Secara aturan, PPPK harus mengikuti orientasi. Kegiatan ini dilakukan baru pertama kali ini danakan dilakukan secara bertahap. Karena semua PPPK sejak angkatan pertama pada 2019 lalu wajib ikut kegiatan ini,” ujar Budi.
Dia melanjutkan, dalam tahap pertama ini, ada sekitar 200 peserta yang mengikuti orientasi PPPK.
Mereka menerima pembekalan dari BKPSDM, inspektorat, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Peserta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena mereka dituntut memahami materi yang disampaikan.
Budi menyebut bahwa baru tahun ini dilakukan orientasi untuk para PPPK. Meskipun begitu, Pemkab Blitar termasuk pemerintah daerah yang lebih dulu menggelar orientasi ketimbang daerah lain.
“Masih ada 2 ribu PPPK yang akan diorientasi. Tentu masih panjang untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini penting karena mereka statusnya sudah pejabat atau ASN, sekaligus untuk menghindari adanya pelanggaran ASN,” ungkapnya. (jar/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila